Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebaiknya Tak Fokus Dikotomi Sipil-Militer Saat Pilih Pendamping Jokowi

Kompas.com - 04/04/2014, 09:34 WIB


LAMPUNG, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Universitas Lampung, Ari Damastuti, berpendapat, PDI Perjuangan harus lebih bijak dalam mencari calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu presiden mendatang. PDI-P sebaiknya tidak lagi terfokus pada dikotomi sipil dan militer.

"Saya rasa masyarakat sekarang bukan melihat sosok tersebut apakah dari militer atau nonmiliter, namun lebih kepada ketokohan dan kemampuannya," kata Ari Damastuti di Bandar Lampung, Jumat (4/4/2014), seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, jejak karier kemiliteran seseorang saat ini tidak lagi menjadi sesuatu yang istimewa di mata masyarakat. Dengan demikian, ia menilai tokoh berlatar belakang militer tidak akan menambah suara pemilih secara siginifikan.

"Percuma kalau dia berasal dari militer, tapi masyarakat tidak kenal. Jadi, memang faktor ketokohan dan kemampuan sebaiknya tetap menjadi pertimbangan utama," kata dia.

Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Lampung itu menambahkan, hasil survei saat ini menunjukkan tidak terlihat satu pun sosok dari militer yang menonjol dan cukup populer untuk disandingkan dengan Jokowi.

"Paling mereka populernya hanya di kalangan wartawan, jadi tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat luas," kata Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila itu.

Ari Damastuti menambahkan, hal itu merupakan fenomena yang bagus karena dapat semakin meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap politisi sipil.

Ia melanjutkan, jika lawan politik Jokowi di pilpres nanti memiliki latar belakang militer, pilpres nanti menjadi persaingan yang sehat dan dewasa.

"Pemilu kali ini sudah berada pada right track karena yang terjadi adalah perang ideologi dan ketokohan, artinya track record dan prestasi betul-betul menjadi pertimbangan pemilih," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com