Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelakar Jokowi jika PDI-P Kalah di Banten

Kompas.com - 28/03/2014, 18:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


CILEGON, KOMPAS.com
 — Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo, berharap PDI-P dapat meraih kemenangan di Provinsi Banten dalam Pemilu Legislatif 2014. Hal itu disampaikannya kepada kader dan simpatisan PDI-P saat kampanye di Lapangan Sumampir, Cilegon, Banten, Jumat (28/3/2014) sore.

Jika PDI-P gagal meraih kemenangan, dengan berkelakar, Jokowi mengatakan bahwa ia akan mendatangi rumah para kader dan simpatisan satu per satu.

"Saya ingin PDI-P menang di Banten ini. Yakin ndak, PDI-P bisa menang?" tanya Jokowi.

"Yakin," jawab para kader dan simpatisan kompak.

"Bener? Kalau ndak menang awas ya, akan saya datangi rumahnya satu per satu," kata Jokowi. 

Namun, kata Jokowi, yang akan mendatangi bukan dirinya secara langsung, melainkan seseorang yang sangat mirip dengan dirinya. Pria yang dimaksud Jokowi adalah Kholid Umar, yang sebelumnya kerap muncul dalam pemberitaan di media massa dan disebut-sebut sebagai Jokowi KW II.

"Yang kalah didatangi oleh Jokowi, bener kok sanggup. Tapi yang mendatangi Jokowi KW II," ujar Jokowi, yang lagi-lagi mengundang tawa para kader dan simpatisan.

"Tapi kalau menang, saya yang datangi. Tapi menangnya harus banyak, ngapain kalau cuma menang tipis pakai didatangi segala," lanjutnya.

Jokowi juga berjanji, Provinsi Banten akan menjadi provinsi pertama yang dilihatnya saat mengecek hitung cepat pemilu legislatif pada 9 April mendatang.

"Tanggal 9 April, sorenya, langsung yang saya lihat pertama suara di Banten. Langsung saya cek apakah menang atau ndak PDI-P di Banten ini," kata Gubernur DKI Jakarta ini. 

Selain di Banten, pada akhir pekan ini, Jokowi dijadwalkan mengikuti kampanye pemilu legislatif di beberapa kota di Jawa Barat. Rangkaian kegiatan kampanye Jokowi akan berlangsung hingga Senin (31/3/2014), yang bertepatan dengan hari libur nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com