Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Merasa Dirugikan oleh Soal "Kampanye" dalam Ujian SMA

Kompas.com - 27/03/2014, 13:38 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis


TANGERANG, KOMPAS.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Tangerang menilai pencantuman nama PKS dalam soal ujian semester SMA di Tangerang sebagai suatu kampanye hitam. PKS merasa dirugikan oleh hal tersebut.

"Kita lihat itu sebenarnya black campaign. Berita (mengenai soal ujian) itu juga merugikan kita. Seakan-akan ada kesepakatan terselubung antara PKS dan Pemerintah Kota Tangerang," kata anggota DPRD Kota Tangerang Edi Suhendi kepada Kompas.com, Kamis (27/3/2014) siang.

Menurut Edi, dugaan bahwa ada kesepakatan tertentu antara PKS dan Pemkot Tangerang bukanlah sesuatu yang logis. Ia mengatakan, saat pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Tangerang tahun lalu, PKS tidak mencalonkan Arief Wismansyah. Arief, yang didukung oleh Partai Demokrat, saat ini menjadi Wali Kota Tangerang.

"Jadi aneh kalau ada dugaan PKS berkonspirasi dengan Pemerintah Tangerang," ujarnya.

Ia menyinggung kasus serupa yang pernah terjadi pada 2013. PKS pernah masuk dalam materi ujian kenaikan kelas XI sekolah menengah kejuruan (SMK) di Bogor pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menurut Edi, soal ujian tersebut secara gamblang merugikan PKS.

Tulisan di soal nomor 50 dalam ujian tersebut adalah: Upaya KPK menyita mobil mewah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Isaaq, kemarin gagal. Kalimat tersebut dapat disingkat dengan menghilangkan pernyataan di bawah ini, kecuali... a. menyita mobil, b. Luthfi Hasan Isaaq, c. kemarin, d. mantan, e. gagal.

Saat itu, Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsy merasa kecewa dengan bentuk soal yang demikian. Menurut dia, soal tersebut sangat tendensius, bahkan berbau politis.

Soal ujian yang dituding sebagai kampanye terselubung oleh PKS di Tangerang telah dilaporkan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Takhono. Menanggapi hal tersebut, Edi mengatakan, PKS akan mengusut tuntas pencantuman nama PKS dalam soal ujian itu. "Kami siap saat Panwaslu memanggil kami nanti," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com