Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadwal Tak Cocok, PDI-P Ganti Gaya Kampanye

Kompas.com - 21/03/2014, 16:02 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) protes kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena ketidakcocokan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum terbuka. Jika tidak juga menemui kecocokan, partai itu akan mengubah metode kampanyenya.

"Kalau tetap tidak bisa (dicocokkan) oleh KPU, maka di beberapa daerah PDI-P akan kampanye dalam bentuk lain seperti blusukan, tatap muka dan sebagainya," ujar Liaison Officer PDI-P Sudiyatmiko di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014).

Menurutnya, ada ketidakcocokan jadwal dan lokasi kampanye yang disusun KPU dengan KPU provinsi. Ia mengatakan, ketidaksesuaian itu menyebabkan terjadi bentrok di lokasi antara PDI-P dengan partai lain. Akibatnya, kata dia, partainya harus menunda kampanye rapat umum terbuka. Bahkan, dia mengaku kehilangan jatah kampanye di beberapa daerah. Daerah tersebut, di antaranya, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

"Kemarin, (Kamis, 20/3/201) pun kami gagal kampanye di Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur," kata politisi yang akrab disapa Miko itu.

Dia mensinyalir ada unsur kesengajaan dalam hal ini. Dikatakanya, jika KPU tidak juga menindak KPU provinsi yang menurutnya berpihak, partai itu akan mengamil tindakan hukum. "Kalau KPU tidak menyadari kesalahannya, maka parpol akan bertindak. Memang ada laporan semacam tindakan sistematis untuk melakukan pelanggaran ini," ujar dia.

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) sudah melayangkan surat kepada KPU pusat menyoal sinkronisasi jadwal kampanye rapat umum terbuka tertanggal 17 Maret 2014. Bawaslu memperoleh fakta perbedaan metode dalam penyusunan jadwal kampanye rapat umum terbuka pada tingkat provinsi.

Pada jadwal kampanye rapat umum, KPU tidak secara spesifik memberikan wilayah pelaksanaan hingga menyebabkan perbedaan penafsiran oleh KPU provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com