Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Hargens: Siapa Pun Wakilnya, Harus Jadi "Fotokopi" Jokowi

Kompas.com - 20/03/2014, 16:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, siapa pun calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo, sosok tersebut harus memiliki visi dan misi yang sama dengan Jokowi. Ia menilai, kesamaan visi dan misi penting agar ketika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, keduanya bisa seiring sejalan membawa perubahan.  

"Siapa pun yang jadi cawapresnya, dia harus memiliki visi dan misi yang sama. Dia harus jadi 'fotokopi' dari Jokowi," kata Boni, dalam diskusi Siapa Figur Ideal Pendamping Jokowi di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta, Kamis (20/3/2014) siang.

Boni menilai, untuk mencari pendamping Jokowi, tak harus mempermasalahkan tua-muda, sipil-militer, ataupun Jawa-Sumatera. Menurut dia, memasangkan capres-cawapres dengan cara seperti itu sudah kuno. Ia lebih menekankan pada aspek-aspek kualitatif dalam mencari pasangan untuk Jokowi.

Selain visi-misi yang sama, Boni megatakan, ada enam aspek lainnya yang harus dipertimbangkan. Pertama, kata Boni, dia harus orang yang memiliki rekam jejak bersih.

"Kedua, dia juga harus berani dan tegas seperti Ahok sekarang. Jokowi ini kan mungkin karena orang Jawa masih ada sikap lembutnya, jadi memang harus didampingi dengan orang yang keras," kata Boni.

Ketiga, lanjut dia, pendamping Jokowi harus tipe seorang pekerja. Dengan begitu, kata dia, gaya kerja Jokowi saat ini yang cepat tanpa banyak berpikir dan melakukan rapat tetap bisa diteruskan.

"Keempat, cawapresnya nanti tidak boleh dominan mengatur Jokowi. Jangan sampai Jokowi hanya dijadikan sebagai 'boneka' setelah terpilih nanti," ujar dia.

Kelima, cawapres Jokowi juga, kata Boni, harus mendapat dukungan penuh dari publik layaknya Jokowi. Dia tidak boleh hanya dipilih karena keinginan PDI-P.

Terakhir, cawapres Jokowi juga tentunya, kata dia, harus ikut ditentukan oleh Jokowi sendiri. Jokowi sebagai pihak yang hendak mengemban tugas sebagai RI 1 paling mengetahui calon pendamping yang pas untuknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com