Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Marah 2 Pejabat Tak Ikut Rapat Atasi Bencana Asap

Kompas.com - 14/03/2014, 15:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan video conference terkait penanggulangan asap di Riau dari Mapolda Jawa Tengah, Jumat (14/3/2014). Video conference itu juga diikuti sejumlah pejabat yang berkumpul di Mabes Polri di Jakarta dan Polda Riau.

Saat membuka rapat, Presiden langsung mendata para pejabat yang hadir. SBY lalu marah begitu tahu Gubernur Riau Annas Maamun dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono tak ikut rapat.

"Sebelum saya memasuki agenda penting dalam rapat sekarang ini, saya ingin mengetahui, siapa saja yang hadir agar rapat kita berjalan efektif," ucap Presiden SBY saat membuka rapat.

Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Syamsul Ma'arif yang berada di Mapolda Riau melaporkan bahwa Gubernur Riau tidak bisa hadir saat rapat karena harus memimpin penanggulangan asap di sejumlah wilayah. Lalu Gubernur Riau diwakilkan oleh Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

"Harusnya Gubernur ada di situ. Gubernur melaporkan langsung kepada saya, apa yang sudah dan sedang dilakukan, dan sekaligus Gubernur mendengarkan perintah-perintah saya nantinya," tutur Presiden.

Presiden juga mengkritik Gubernur Riau yang lebih memilih terjun ke lapangan. Menurut Presiden, Wakil Gubernur seharusnya yang menggantikan Gubernur berada di garis terdepan untuk sementara.

"Itu cara mengatasi manajemen krisis yag harus dijalankan di saat kritis," katanya.

Presiden langsung melanjutkan memeriksa kehadiran pejabat yang mengikuti video conference di Mabes Polri. Wakil Presiden Boediono melaporkan pejabat yang hadir, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung Basrif Arief, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

"Kami sedang menunggu juga Bapak Mendagri yang juga akan bergabung bersama kami," ujar Boediono.

"Menko Kesra kok enggak kelihatan, ada di mana?" tanya Presiden.

Boediono mengaku sudah menghubungi Agung pada Kamis malam, tetapi yang bersangkutan tengah ada di Jawa Tengah. "Karena ada komitmen sesuatu yang tidak bisa ditinggal," ujar Boediono tersendat-sendat.

Lantaran Agung batal hadir, Boediono mengaku sudah meminta laporan secara tertulis yang sudah diterima pagi ini. "Karena ini krisis, kriris asap, krisis kebakaran yang intensitasnya tinggi. Tolong sampaikan ke Pak Agung Laksono untuk laksanakan itu, untuk pahami. Beliau sudah terlanjur berangkat, tapi yang akan datang tolong menjadi prioritas," kritik SBY.

Boediono menambahkan, dirinya sudah merencanakan untuk mengumpulkan semua pejabat terkait untuk melakukan koordinasi penanggulangan asap pada Senin (17/3/2014) pekan depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com