Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gus Mus Gantikan Almarhum Kiai Sahal sebagai Rais Am PBNU

Kompas.com - 03/03/2014, 23:59 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — KH Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus dikukuhkan sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senin (3/3/2014). Selain mengingatkan soal posisi NU, Gus Mus setelah pengukuhan juga menyisipkan pesan terkait Pemilu 2014 dan penggunaan hak pilih.

Gus Mus menggantikan posisi yang ditinggalkan almarhum KH Sahal Mahfudz yang wafat pada 25 Januari 2014. Pengukuhan dilakukan setelah rapat gabungan selama lebih dari empat jam, antara Syuriah dan Tanfidziyah, di Gedung PBNU Jakarta. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj.

Rais am merupakan jabatan tertinggi di organisasi tersebut. Salah satu Ketua PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan, Gus Mus terpilih secara aklamasi. "Semua yang hadir dalam rapat sepakat dan secara bulat menetapkan Gus Mus sebagai Rais Am PBNU, menggantikan Kiai Sahal Mahfudz, yang wafat beberapa waktu lalu," ujarnya, seperti dikutip dari portal berita Surya, Senin malam.

Dengan demikian, sesuai AD/ART organisasi, Gus Mus akan menjabat sebagai Rais Am PBNU sampai akhir masa jabatan periode 2010-2015 atau hingga Muktamar NU digelar pada 2015. "Dengan demikian, jabatan Wakil Rais Am Syuriah akan kosong. Jadi, dapat dikatakan, Gus Mus rangkap jabatan, yakni sebagai Rais Am dan juga wakilnya," kata Saifullah.

Menurut Saifullah, setelah pengukuhan, Gus Mus berpesan dan mengingatkan kepada semua pengurus PBNU bahwa NU merupakan organisasi dari ulama dan pengikutnya yang beraliran ahlus sunnah wal jamaah. Gus Mus, lanjut Saifullah, mengatakan pula bahwa saat ini NU butuh orang-orang yang ikhlas menjalankan amanah, serta berbuat untuk umat dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, kata Saifullah, Gus Mus juga menyerukan sikap agar semua pihak menjaga suasana politik tetap tenang menjelang Pemilu 2014. Masyarakat pun diminta menggunakan hak pilih sesuai keyakinan masing-masing, serta memilih pemimpin yang dinilai benar-benar akan bertanggung jawab dan mencintai rakyatnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com