Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Tak Khianati Megawati

Kompas.com - 27/02/2014, 03:34 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Derasnya wacana mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2014 dinilai rawan mengulang "pola" pengkhianatan dalam politik Indonesia.

Bila memang Jokowi juga mempunyai keinginan maju menjadi calon presiden sebaiknya segera mengutarakannya kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Mas Jokowi kalau mau maju, silakan saja, tapi minta baik-baik (kepada Megawati). Bu Mega sudah terlalu sering dikhianati," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad Hari Wibowo, di Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Jokowi, ujar Dradjad, bisa saja menjadi calon alternatif presiden bagi partai selain PDI-P. Namun, kata dia, bila Jokowi maju menjadi calon presiden tanpa "restu" Megawati, maka sikap Jokowi akan semakin membudayakan politik pengkhianatan.

Selama ini, tutur Dradjad, politik Indonesia kental dipenuhi pengkhianatan. Dia pun menilai munculnya kelompok pro-Jokowi (Projo) tidak etis secara politik.

"Persaingan politik silakan, tapi jangan menikam dari belakang. Saya pribadi berpandangan etika politik harus ditegakkan," kata Dradjad. Dia pun mengatakan sampai sekarang masih berpendapat bakal calon presiden yang akan diusung PDI-P adalah Megawati.

Secara psikologis, menurut Dradjad, Megawati masih mempunyai keinginan untuk mengabdi kepada bangsa. "Jangan remehkan Bu Mega. PDI-P punya basis massa pendukung Mega yang amat solid," kata dia.

Terkait kemungkinan Jokowi maju menjadi calon presiden, Dradjad mengatakan, Jokowi akan muncul dalam skenario tiga atau empat calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014. Namun, kata dia, skenario tiga atau empat kandidat itu tidak akan terjadi bila PDI-P mengusung Jokowi sebagai calon presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com