Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Alat Sadap di Rumah Jokowi, PDI-P Merasa Tak Perlu Upaya Hukum

Kompas.com - 20/02/2014, 15:43 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengaku tidak akan melakukan upaya hukum terkait penemuan alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. PDI-P mengaku akan mengingatkan sejumlah elitenya untuk lebih waspada sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Tidak ada proses hukum. Kami lebih waspada saja," kata politisi senior PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (20/2/2014).

Tubagus mengatakan, peningkatan kewaspadaan itu akan dilakukan dengan melakukan pengetatan keamanan dan penjagaan. Meski demikian, dia mengatakan pihaknya cukup kesulitan mendeteksi alat sadap itu. Saat ditanya pendapatnya soal sistem pengamanan yang lemah di rumah dinas Gubernur, Tubagus juga enggan menjawabnya.

"Silahkan tanya yang bersangkutan (bagian keamanan)," imbuhnya.

Ia juga enggan mengungkapkan siapa yang memasang alat sadap itu. Saat dikonfirmasi, apakah yang memasang rival politik Jokowi terkait wacana pencalonan presiden 2014 atau rival politiknya sebagai gubernur, ia menolak berkomentar.

"(Yang memasang) orang. Selebihnya no comment," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR-RI tersebut mengatakan alat sadap tersebut sebenarnya ditemukan sekitar 2-3 bulan yang lalu dan kini sudah dibersihkan. Saat ditanya, mengapa isu penemuan alat sadap tersebut baru dilempar ke publik, ia tidak menjawabnya secara lugas.

"Ya terserah saya dong," cetus pria kelahiran Majalengka, Jawa Barat, itu.

Seperti diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menemukan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI. Menurut Tjahjo, hal ini merupakan indikasi kuat adanya teror yang mengarah pada partainya dari pihak eksternal.

"Di rumah Jokowi kita operasi ada tiga alat penyadap, di tempat tidur, di ruang tamu, dan di tempat makan. Seakan-akan ada semacam teror," kata Tjahjo.

Selain di rumah dinas Jokowi, kata Tjahjo, operasi intelijen oleh pihak tertentu juga menyasar kepada Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ia menyebutkan, sampai saat ini Megawati hampir selalu diikuti oleh tim intelijen yang belum diketahui jelas asal-usulnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com