Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berencana Gelar Rapimnas Khusus Usai Pileg, Golkar Masih Mungkin Evaluasi Pencapresan Ical

Kompas.com - 20/02/2014, 06:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu evaluasi pengusungan Aburizal "Ical" Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar, kembali bergulir. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar bidang Hukum dan HAM Muladi mengungkapkan partainya berencana melaksanakan rapat pimpinan khusus (rapimnasus) setelah pelaksanaan pemilihan legislatif untuk mengevaluasi kinerja Ical.

Jika Golkar gagal meraih target sebagai pemenang Pemilu, nasib pencalonan Ical sebagai Presiden akan terancam. "Setelah Pileg akan ada rapimnas khusus apakah akan bertahan pada Ical atau tidak. Kalau Golkar nomor satu tidak ada alasan ganti Ical. Rapimnas ini khusus mengenai pemilu, evaluasi," ujar Muladi di Kompleks Parlemen, Kamis (20/2/2014).

Menurut Muladi, kritik atas pencalonan Ical yang berasal di internal tidak memiliki kekuatan apa pun. Pengevaluasian Ical, lanjutnya, harus menjadi keputusan partai. Sehingga, forum Rapimnasus Golkar sesudah pileg akan sangat menentukan. "Kalau harus mengganti pak Ical ya keputusan partai, bukan keputusan sendiri-sendiri," ujarnya.

Menurut mantan Menteri Kehakiman di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini, protes internal terhadap pencalonan Ical sebenarnya memiliki banyak motif. Tanpa menyebutkan identitas pemrotes itu, Muladi menuturkan mereka ada yang mengincar posisi Ketua Umum Partai Golkar dan juga Wakil Presiden.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar bidang Kepemudaan Yorris Raweyai mengkritik cara kampanye yang dilakukan tim pemenangan Ical. Kampanye Ical melalui iklan yang gencar dianggap masih belum efektif sehingga elektabilitas Ical selalu berada di bawah Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Yorris pun mengkritik tim pemenangan Ical yang tak melibatkan elemen partai dalam menyosialisasikan Ical sebagai capres. Isu pengevaluasian Ical ini sebenarnya sudah mulai disampaikan pada 2013.

Saat itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap Ical karena elektabilitas Ical tidak sinergis dengan elektabilitas partai. Semenjak itu, kubu yang kontra dengan Ical mulai menyuarakan rapimnas khusus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com