Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/02/2014, 09:42 WIB

KOMPAS.com - BAGI pekerja pers, adalah suatu kemewahan tersendiri apabila bertemu dengan narasumber yang didambakan, tidak disuguhi dengan acara protokoler njelimet yang memuakkan. Insan pers mengerti sedalam-dalamnya bahwa protokoler itu sangat penting bagi para pemimpin formal atau mantan pejabat pemerintahan.

Namun, jika disuruh memilih tanpa protokoler atau dengan protokoler, wartawan akan spontan berseru ”tanpa protokoler dong”.

Kemewahan itu bisa didapatkan pada Jumat (7/2/2014) lalu ketika wartawan ingin bertemu dengan Wakil Presiden 2004-2009 Jusuf Kalla alias JK.

”Sekarang pun bisa dan ditunggu apabila mau ketemu Pak JK,” ujar Yadi, salah satu asisten pribadi JK yang setia.

Ketika wartawan datang ke Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jalan Gatot Subroto Kavling 96, Jakarta Selatan, JK sudah menunggu di teras lantai dua kantornya.

Ia duduk di bangku tempat menunggu untuk para tamu. Ia ramah dan hangat. Sosok semacam itu yang membuat Kantor Wakil Presiden di Jalan Merdeka dan Kebon Sirih, Jakarta, tiap hari selalu meriah dengan kehadiran para pekerja pers selama 2004 sampai 2009.

Begitu duduk, JK langsung bicara berbagai macam hal, antara lain soal banjir di sejumlah tempat di Indonesia, kemacetan dan kerusakan jalan raya di Jakarta dan beberapa lokasi di sepanjang jalan raya pantai utara (pantura) Jawa, para pengungsi bencana alam, serta pemilihan umum anggota legislatif dan presiden.

Soal pemilihan presiden, menurut JK, yang perlu dipikirkan tidak hanya mencari sosok populer, tetapi yang mampu membangun bangsa dan negeri ini setelah pemilihan tahun 2014 ini. ”Jangan ada pernyataan sombong lagi.... Masak, ada pernyataan yang mengatakan, seorang calon presiden bisa menang dalam pemilihan umum biarpun didampingi sandal jepit,” ujar JK.

”Kini kita bisa lihat, sandal jepit bisa membuat apa? Kini setelah terjadi banjir, baru kita tahu kita perlu pemimpin pemerintahan yang kuat, mampu membangun infrastruktur dan ekonomi dengan lebih cepat lagi,” kata JK.

JK pernah disamakan dengan tokoh Gajah Mada. ”Bahkan ada yang mengatakan, setelah Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit, orang nomor dua yang kini    memiliki kekuasaan besar adalah Jusuf Kalla,” begitu kata Roy BB Janis, dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2008, Wapres: Pendamping atau Pesaing?--Peran Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kini, nama JK banyak disebut untuk calon presiden atau wakil presiden. Soal itu, JK tidak membahas. Ia lebih memilih bicara soal subsidi BBM yang bisa menjadi bom waktu pada masa mendatang. Selamat berjuang Pak JK. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com