Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yakin Tak Dipilih, Din Syamsudin Enggan Serius Tanggapi Pencapresan di PPP

Kompas.com - 10/02/2014, 20:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin diusung sebagai salah satu bakal calon presiden oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, Din enggan menanggapi serius wacana pencapresan itu. Pasalnya, Din yakin jika nantinya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang akan diusung sebagai calon presiden.

"Paling-paling ketua umumnya sendiri (yang dicapreskan) jika ada peluang nomor 1 atau nomor 2. Oleh karena itu saya biasa-biasa saja," kata Din Syamsuddin saat ditemui di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Meski demikian, Din merasa bersyukur dan tersanjung atas pengusungannya itu. Dia juga mengaku sudah dihubungi langsung oleh Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar. "Saya memang membaca mendengar (di media), dan dihubungi Waketum PPP Pak Hasrul Azwar. Tentu saya merasa tersanjung dan bersyukur ada penghargaan dari kelompok tertentu," ujarnya.

Din berharap, PPP dapat menjadi parpol yang dapat menaungi tokoh-tokoh politik Islam. Menurutnya, jika menengok sejarah, PPP pernah menjadi pemersatu parpol Islam.

"Saya berharap PPP bisa menampilkan diri menjadi rumah besar umat Islam karena punya akar sejarah walau tidak mudah, karena umat Islam menyebar di banyak parpol," ujar Din.

Din juga mengingatkan, dengan pengusungannya ini, bukan berarti Muhammadiyah telah merapat ke PPP. Muhammadiyah, menurutnya, tidak akan pernah merapat atau berafiliasi dengan partai politik manapun.

"Jadi umat Muhammadiyah bebas memilih partai politiknya masing-masing," pungkasnya.

Seperti diberitakan, selain Suryadharma dan Din, capres yang akan diusung PPP adalah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Bupati Kutai Timur Isran Noor, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddique, dan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Khofifah Indar Parawansa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com