Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PU Gandeng TNI Perbaiki Jalur Pantura

Kompas.com - 07/02/2014, 14:09 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pekerjaan Umum akan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperbaiki jalur Pantura yang rusak karena banjir. Permintaan bantuan kepada TNI ini merupakan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Supaya dipercepat proses penanganan darurat itu, dan meminta Panglima dan KASAD membantu," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2/2014), seusai mengikuti rapat kabinet terbatas.

Rapat tersebut salah satunya membahas perbaikan infrastruktur jalan yang rusak. Djoko melanjutkan, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan TNI Angkatan Darat sore nanti terkait koordinasi penanganan jalan rusak tersebut.

Menurut Djoko, Presiden meminta agar perbaikan jalur Pantura dalam rangka tanggap darurat bencana banjir dipercepat. Untuk sementara, kata Djoko, pihaknya mengerjakan perbaikan yang sifatnya darurat. Sementara itu, rehabilitasi jalan atau pembangunan konstruksi yang permanen, katanya, baru dilakukan akhir Maret nanti.

"Kami laporkan ada dua step, yang pertama sifatnya darurat. Kami mengerjakan apa saja sebelum melakukan yang permanen karena perbaikan jalan itu harus menunggu kering. Tapi apabila kita tunda, akan menunda distribusi barang," kata Djoko.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden meminta Djoko Kirmanto menambah alokasi anggaran untuk perbaikan ruas Jalan Pantura yang rusak karena banjir. Dengan demikian, diharapkan proses perbaikan bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (5/2/2014), Presiden mengaku telah melihat langsung rusaknya kondisi jalan di kabupaten tersebut. Menurutnya, kerusakan ruas Jalan Pantura di sekitar Pekalongan cukup berat. Lubang-lubangnya pun banyak sehingga memperlambat laju kendaraan. Kepala Negara juga mengaku telah menerima banyak pesan dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, yang meminta kerusakan di ruas-ruas jalan segera diperbaiki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com