Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Ikut Konvensi, Lima Pejabat Publik Harus Mundur

Kompas.com - 04/02/2014, 19:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mendesak lima pejabat publik yang ikut dalam konvensi calon Presiden Partai Demokrat untuk mundur dari jabatan di pemerintahan.

Ruhut menilai jika para pejabat itu mundur, kompetisi antara peserta konvensi akan lebih adil.

"Dari dulu, aku tegas katakan, lima orang yang sekarang jadi pejabat publik itu mundur seperti Gita Wirjawan. Walau pun dia (Gita) dicaci orang, tapi dia kubela. Mereka perlu mundur agar equal," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2/2014).

Saat ini, ada lima pejabat publik yang masih aktif dan ikut dalam konvensi capres Partai Demokrat. Lima pejabat itu yakni Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa, dan anggota DPR Hayono Isman.

Sebelumnya, dua pejabat publik yang mengikuti konvensi sudah menyatakan mundur dari jabatannya. Keduanya yakni mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.

Ruhut mengatakan bahwa dia merasakan betul adanya ketidakadilan dalam kompetisi antar-peserta konvensi. Ruhut menuding pejabat publik yang mengikuti konvensi memanfaatkan jabatannya untuk berkampanye.

Cara yang dilakukan mereka, sebut Ruhut, adalah menggerakkan aparat pemerintahan hingga penggunaan fasilitas negara. Ruhut pun meminta agar pejabat publik yang bersikeras tak mau mundur untuk tahu diri.

"Ingat, ini sekarang sudah zaman reformasi. Masyarakat sudah cerdas. Jagalah perasaan rakyat," imbuh anggota Komisi III DPR tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com