Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Menjabat, Gita Tak Lagi Jalankan Tugas Mendag

Kompas.com - 04/02/2014, 18:45 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mulai hari ini, Selasa (4/2/2014), Gita Wirjawan mengaku tak lagi menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Gita akan fokus pada pemenangannya sebagai bakal calon presiden (capres) di Konvensi Partai Demokrat.

"Ya (masih menjabat Mendag). Tapi saya tidak melakukan apa pun terkait dengan status saya sebagai Menteri Perdagangan. Saya fokus konvensi mulai dari sekarang," kata Gita di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Gita masih menjabat Menteri Perdagangan hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk pengganti definitif. Menurut Gita, Presiden akan segera mengumumkan penggantinya dalam waktu dekat sehingga tak ada kekosongan pada jabatan Menteri Perdagangan.

"Bapak Presiden dalam waktu dekat sekali akan mengumumkan pengganti saya. Tapi saya sudah melakukan aktivitas untuk memenangkan konvensi ke depan di luar Kementerian Perdagangan. Pokoknya saya akan fokus ke konvensi. Insya Allah didukung," ujar Gita.

Hari ini Gita telah berpamitan dengan para pegawainya di Kemendag. Menurut Gita, sejumlah pegawainya di Kemendag menghargai keputusannya dan mendukungnya untuk berpolitik.

"Saya di sini untuk bersilaturahim dengan teman-teman saya di Kemendag dan alhamdulillah diperkenankan oleh teman-teman saya," katanya.

Sebelumnya, Gita mengaku telah mengajukan pengunduran diri hingga tiga kali. Namun, dua permohonan mundur Gita selalu ditolak Presiden SBY. Pada permohonan ketiga kali, Presiden SBY akhirnya menerima.

Pada Rabu (29/1/2014), Gita mengaku menerima jawaban Presiden yang mempersilakannya mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Gita menyatakan alasannya mundur karena ingin fokus menjalani konvensi calon presiden Partai Demokrat. Dia juga mengaku tak ingin terjadi konflik kepentingan jika harus menjalani konvensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com