Nasdem: Kami Tolak Semua Dana Parpol dari Negara

"Kami menolak semua dana parpol yang dibiayai negara. Kami hadir bukan untuk membebani rakyat," kata Rio di sela-sela rapat koordinasi pemenangan pemilu Partai Nasdem di Jakarta, Sabtu (25/1/2014).

Dengan begitu, kata Rio, partainya menolak honor saksi untuk partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) dibiayai oleh negara. Nasdem menyarankan alokasi anggaran sekitar Rp 50 miliar itu disumbangkan untuk masyarakat yang menjadi korban bencana di sejumlah daerah.

Ia menegaskan, partai politik seharusnya telah menyiapkan diri sebelum bertarung di pemilu. Tak hanya kesiapan dana, tetapi juga kesiapan infrastruktur sebagai tanggung jawab partai politik peserta pemilu kepada masyarakat.

"Di tengah masyarakat yang lagi banyak tertimpa bencana, akan menjadi hal besar jika kita memberikan uang itu untuk mereka," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membayar saksi parpol yang akan ditempatkan di setiap TPS. Hal itu untuk mengantisipasi kekurangan dana yang kerap dikeluhkan parpol.

"Pemerintah juga mengakomodir anggaran saksi parpol di setiap TPS. Ada 12 saksi parpol. Biayanya bukan dari parpol tapi dari pemerintah. Itu keluhan dari parpol, tidak bisa mendatangkan saksi karena tidak ada anggaran," ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Senin (20/1/2014).

Dia mengatakan, setiap saksi dibayar Rp 100.000 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. "Ini dalam rangka memastikan proses pengawasan pemilu," lanjut Muhammad.