Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masalah Kebun Binatang Surabaya Dilaporkan ke Presiden SBY

Kompas.com - 21/01/2014, 11:54 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Setelah melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Kota Surabaya membawa permasalahan Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembahasan masalah KBS dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2014). Selain Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, ikut hadir Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Saat tiba, mereka yang datang bersamaan belum mau berkomentar mengenai agenda pertemuan dengan Presiden.

"Nanti ya habis laporan," kata Risma.

Lapor ke KPK

Sebelumnya, Risma melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan KBS ke KPK, Senin (20/1/2014). Dugaan itu terkait pemindahan ratusan satwa dari KBS selama 2013. Data mengenai pertukaran satwa dari KBS dengan barang, seperti mobil, dari lembaga konservasi lain juga disampaikan ke KPK.

Dalam ketentuan, barter satwa harus dengan satwa. Jika koleksi KBS itu hewan yang dilindungi, pemindahan atau pertukarannya harus seizin Presiden. Barter dan hilangnya hewan di KBS diduga menimbulkan kerugian negara.

Sebelum KBS diambil alih Pemkot Surabaya, melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) pada Juli 2013, tercatat sekitar 420 satwa dipindah ke lembaga konservasi lain selama 2013 dengan dalih kelebihan populasi. Saat itu, KBS dikelola Tim Pengelola Sementara yang dibentuk Kementerian Kehutanan.

Satwa yang ditukar itu antara lain komodo, kuda nil, banteng jawa, orangutan, kanguru, dan rusa timur. Pertukaran satwa terakhir dilakukan pada 12 Juli 2013. PDTS mulai mengambil alih pada 15 Juli 2013.

Pemindahan ratusan satwa ke lembaga konservasi lain itu dinilai Pemkot Surabaya janggal karena ditukar dengan hal yang tak sebanding. Sebagai contoh, 147 satwa dari 35 spesies KBS dipindah ke Taman Hewan Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan ditukar dengan pembangunan Museum Pendidikan Satwa di KBS. Ada juga 79 satwa yang dikirimkan ke Lembaga Konservasi Lembah Hijau di Lampung dan ditukar satu mobil Toyota Kijang Innova serta satu sepeda motor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com