Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adhi Karya Akui Setor Uang ke Anggota DPR Terkait Proyek Gedung DPR

Kompas.com - 15/01/2014, 22:52 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Haryo Wibowo, pengacara petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor, mengatakan bahwa kliennya turut ditanyai penyidik mengenai proyek pembangunan gedung DPR. Menurut Haryo, Adhi Karya pernah dimintai uang oleh pihak DPR agar perusahaannya dapat memenangi proyek itu.

"Ada, tadi pemeriksaan memang gedung DPR, masalah grand design. Memang kelihatan sekali di DPR itu Adhi Karya dimintai uang," kata Haryo seusai kliennya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi Hambalang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2014).

Atas permintaan itu, Bagus akhirnya memberikan sejumlah uang kepada beberapa anggota DPR. Namun, Haryo mengaku lupa siapa saja anggota DPR yang menerima uang dari Adhi Karya. Pengeluaran uang itu diurus oleh Manajer Pemasaran PT Adhi Karya Arief Taufiqurahman.

"Ada beberapa nama, tapi saya lupa. Itu yang minta Arief itu. Yang terekam dalam bon sementara. Konstruksi permintaan uang dari Arief itu karena Arief ini yang tahu medannya di lapangan, lalu memberikan laporan kepada Pak Bagus," terang Haryo.

Haryo mengatakan, uang itu kemudian diberikan Adhi Karya secara bertahap. Namun, ia juga mengaku lupa total uang yang diberikan.

"Lupa totalnya. Ya, lumayan banyak juga, sih," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie mengaku mengetahui bahwa memang ada dugaan suap dalam rencana proyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 1,16 triliun itu. Hal ini dia ketahui setelah ada fraksi di DPR yang mengajukan protes karena hanya menerima sedikit uang dari proyek tersebut.

Marzuki mencium adanya permainan antara kontraktor dan anggota Dewan. Dia pun telah memanggil peserta tender pembangunan gedung, tak terkecuali PT Adhi Karya. Terkait dugaan suap tersebut, Marzuki pun pernah dipanggil oleh KPK pada akhir Oktober 2013.

Dalam pemeriksaan itu, Marzuki mengaku ditanya soal pengeluaran uang BUMN untuk proyek pembangunan gedung DPR. Uang ini ditengarai merupakan suap untuk para anggota Dewan.

Menurut Marzuki, KPK sudah memiliki daftar nama anggota DPR yang diduga menerima suap dari rencana proyek pembangunan gedung baru DPR. Proyek ini akhirnya kandas setelah dihujani kritik dan kecaman pada 2011.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Disambangi Bima Arya, Golkar Tetap Condong ke Ridwan Kamil untuk Pilkada Jabar

Nasional
Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com