Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Rajasa Tak Khawatir dengan Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 08/01/2014, 22:53 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei yang digelar harian Kompas mendapati bahwa dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus melejit. Dukungan untuknya pun tak hanya berasal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa mengaku tak mempersoalkan bila kadernya adalah salah satu pendukung Jokowi itu.

"Nggak apa-apa (suara PAN) diambil Jokowi, nggak masalah," kata Hatta di kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (8/1/2014). Menurut dia, konstituen suatu partai sah-sah saja menyeberang memilih tokoh dari partai lain. Dia pun berpendapat, wajar saja kader suatu partai mendukung dan mengidolakan tokoh dari partai lain.

Pilihan, dukungan, dan pengidolaan atas tokoh, kata Hatta, merupakan hak setiap konstituen dan masyarakat para pemilik hak suara. Dia pun mengakui perolehan suara Jokowi sangat tinggi, merujuk hasil survei dari harian Kompas itu. "Iya, itu surveinya memang tinggi sekali ya," ujar Menteri Koordinator Perekonomian ini.

Namun, sebagai calon presiden yang akan diusung partainya pada Pemilu Presiden 2014, Hatta mengaku tak takut ataupun khawatir dengan tingginya hasil survei Jokowi. Hatta beralasan, saat ini dia dan partainya masih lebih fokus bersiap menyongsong pemilu legislatif daripada pemilu presiden.

Hatta menambahkan, dia tak pernah menganggap Jokowi sebagai lawan politik lantas perlu ditakuti. "Kami kan komunikasi terus dengan semua tokoh partai politik, apalagi (dengan) Pak Jokowi," ujar dia. Lagi pula, Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta dan Hatta masih Menteri Koordinator Perekonomian.

Jokowi makin melejit
Dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas pada Desember 2013, elektabilitas Jokowi terus meningkat hingga 43,5 persen. Peningkatan dukungan ini terjadi karena ada limpahan dukungan konstituen partai selain PDI Perjuangan dan dukungan dari pemilih yang sebelumnya belum menentukan pilihan.

Selain memetakan dukungan untuk Jokowi bila pemilu presiden digelar hari ini, survei harian Kompas mendapati pula tren perolehan dukungan untuk lima kandidat lain. Lima kandidat itu adalah Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Megawati Soekarnoputri, dan Jusuf Kalla.

Hasil survei selengkapnya dapat dibaca di harian Kompas edisi Rabu (8/1/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com