Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Kawal Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014

Kompas.com - 30/12/2013, 22:27 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hal tersebut merupakan upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, KPK akan mengundang para calon presiden (capres). “Ya, para capres akan diundang ke sini. Kita akan memberikan masukan mengenai kajian KPK yang kita garap,” kata Adnan di Gedung KPK RI, Senin (30/12/2013).

Menurut Adnan, KPK akan menjelaskan potensi korupsi di berbagai sektor seperti pangan, mineral, dan batubara. Untuk menjalankan rencana tersebut, KPK telah berkoordinasi dengan beberapa partai politik (parpol) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sejauh ini kita sudah berkoordinasi dengan parpol, ada seri pertemuan dengan mereka. Puncaknya menjelang pilpres nanti, yang pasti akan dilakukan sebelum visi misi diserahkan ke KPU,” terang Adnan.

Adnan optimistis para capres akan bersedia dipanggil KPK untuk membicarakan kasus korupsi. Jika tidak, dikhawatirkan capres mendapat pandangan negatif dari masyarakat. “Kalau masih jadi calon datang ke KPK pasti cenderung mereka mau karena kalau mereka sampai menolak pasti membawa stigma, maka itu kami optimistis dengan cara ini,” ujarnya.

Adnan mengatakan, pengawalan proses pesta demokrasi sebelumnya pernah dilakukan saat Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari politik uang dalam pesta demokrasi. "Kami sudah kawal delapan pilkada, seperti Pak Jokowi dan Pak Ganjar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com