Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Baiknya Jika Berkoalisi dengan PDI-P

Kompas.com - 29/12/2013, 19:28 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, setelah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), terbuka kemungkinan partainya berkoalisi dengan PDI-Perjuangan dalam pemilihan umum 2014 nanti. Jokowi kini digadang-gadang sebagai capres dari PDI-P.

“Saya setuju dengan penilaian itu, bahwa untuk jangka ke depan, ada baiknya koalisi antara Partai Demokrat dan PDI-Perjuangan,” kata Khatibul dalam siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (29/12/2013).

Ia menyebutkan, koalisi antara Demokrat dengan PDI-P bisa membuat pemerintahan ke depan lebih baik. “Demokrat yang sudah punya presiden selama dua periode dan PDI-P popularitasnya cukup baik sesuai hasil survei sehingga koalisi dua partai ini bisa membuat pemerintahan ke depan jauh lebih baik dari sekarang,” ujar Khatibul.

Mengenai pertemuan Yudhoyono dengan Jokowi di Kantor Presiden, dua hari lalu, Khatibul mengakui ada nuansa berbeda dalam pertemuan tersebut. Hal ini, katanya, mengingat Jokowi tengah menjadi tokoh yang popular menurut sejumlah survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Oleh karena itulah, menurut Khatibul, terasa lumrah jika masyarakat menilai pertemuan keduanya spesial.

“Pertemuan itu terasa spesifik karena pada posisi spesifik juga. Yang kedua, Jokowi pada posisi sangat popular pada saat ini sebagai gubernur yang diinginkan menjadi presiden oleh banyak masyarakat yang saya lihat di daerah dan di Jakarta juga. Yang ketiga Jokowi menjadi magnitude dalam konteks seorang pemimpin kepala daerah yang dianggap sebagai pekerja serius untuk rakyatnya. Nah karena itulah ketika ketemu presiden jadi semacam spesial," tuturnya.

Meskipun demikian, Khatibul menegaskan bahwa inti pertemuan antara Yudhoyono dengan Jokowi tersebut adalah bagian dari koordinasi struktural antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, katanya, gubernur wajib berkoordinasi dengan presiden. Gubernur, lanjutnya, merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. “Jadi hal yang sudah lazim saya kira presiden memanggil bertemu dengan para gubernur,” ucap Khatibul.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden membahas sejumlah hal, di antaranya penanganan banjir, dan kemacetan Kota Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu, menurut Jokowi, juga dibahas persiapan pelaksanaan pemilu 2014. Jokowi selaku gubernur DKI Jakarta diminta Presiden untuk ikut mengamankan pelaksanaan pemilu dan memantau proses pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran Ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com