Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Diam-diam SBY Kecewa pada Koalisi

Kompas.com - 27/12/2013, 09:41 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemungutan suara yang menentukan perpanjangan masa tugas Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timwas Century), Kamis (19/12/2013), dinilai semakin memperlihatkan tak kompaknya koalisi partai pendukung Pemerintah.

Diam-diam, Presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, disebut sudah lama memendam kecewa pada koalisi.

"Diam-diam dan kadangkala terbuka, Pak SBY kecewa dengan koalisi politik yang dibangun pada 2009," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Kamis (26/12/2013) malam.

Di lingkungan internal partai, ujar dia, kekecewaan kepada partai koalisi terutama Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sudah sering diungkapkan SBY.

Sepanjang Kamis malam hingga Jumat (27/12/2013), Anas menulis kultwit panjang seputar dinamika politik nasional, terutama terkait dengan bekas partainya itu. Kultwit itu menggunakan hashtag #cawapressby.

Terluka sejak awal

Anas mengatakan sejak awal skandal Bank Century merupakan bentuk inkonsistensi koalisi bila dilihat dari sudut pandang SBY. Inisiator Pansus Century, panitia khusus yang dibentuk di DPR khusus dan mengawali terkuaknya skandal dana talangan itu, sebagian adalah anggota DPR dari koalisi dan sebagian yang lain dari partai non-koalisi.

"Koalisi sudah 'terluka' di usia yang sangat muda, di awal kerja sama pemerintahan periode 2009-2014," ujar Anas. SBY pun kemudian berupaya keras melakukan konsolidasi koalisi, kata dia, sebagai hal yang memang harus dilakukan.

Di internal Partai Demokrat, lanjut Anas, pernah ada ide untuk merampingkan koalisi. "Ramping tapi sehat dan konsisten, daripada besar tapi tak solid." Namun, kata Anas, SBY tak mau ambil risiko. "Koalisi tetap dipertahankan meski dengan hati yang 'terluka'."

Wujud dari konsolidasi tanpa tindakan ambil risiko itulah, sebut Anas, yang kemudian menjadi cikal bakal Sekretariat Gabungan. "Tempat berhimpun partai-partai koalisi."

Setgab dikomandani langsung oleh SBY, dengan Ketua Harian dipercayakan pada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan kantor merupakan "pinjaman" Djan Farid dari Partai Persatuan Pembangunan.

Di balik voting interpelasi pajak

Menurut Anas, skenario awal yang dibangun Setgab bukan upaya penyeragaman koalisi. Identitas partai yang beraga tetap dipertahankan tetapi harus sama dan bersatu untuk hal-hal strategis. Mula-mula, tutur Anas, Setgab berjalan baik, rajin rapat, dan komunikasi politik pun berjalan lumayan intensif.

"Tetapi lama-lama Setgab tetap kelihatan sebagai koalisi pelangi yang nyata. Puncaknya ketika voting interpelasi pajak," sebut Anas. Saat itu, Partai Demokrat masih bisa menang tipis meski tak didukung Partai Golkar dan PKS.

Struktur koalisi pun lalu diperbaiki lagi. Kali ini, kata Anas, ada penguatan komitmen dengan label penandatanganan "code of conduct". Kabinet pun dikonsolidasi ulang, dengan mengurangi jatah kursi menteri PKS. "Meskipun pengurangan juga dilakukan untuk Demokrat. Getir bagi Demokrat."

Sayangnya, koalisi tetap saja tak solid. "Yang paling baru (buktinya) adalah ketika DPR voting tentang Timwas Century," tegas dia. Kali ini, Demokrat tumbang. Hasil voting menyatakan masa kerja Timwas Century diperpanjang, tak sesuai dengan keinginan Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com