Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR: Tak Ada Pelecehan, Hanya Guyonan

Kompas.com - 11/12/2013, 19:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin merasa menjadi satu dari empat anggota dewan yang dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR atas dugaan pelecehan verbal terhadap kaum perempuan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun, Hasanuddin menegaskan, hal itu adalah gurauan, bukan pelecehan.

Hasanuddin menceritakan pada bulan Juli 2013, Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPI. Ada 21 calon yang diuji komisi ini. Salah satunya adalah Agatha Lily, yang kini terpilih menjadi komisioner KPI.

"Pada saat saya memimpin, ada guyonan memang kepada ibu Lily. Saya merasa guyonan itu biasa karena Komisi I akrab sama Agatha Lily. Pasalnya, sebelum nyalon jadi anggota KPI, dia adalah tenaga ahli KPI selama tiga tahun," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Sebagai pimpinan, Hasanuddin mengaku tak hanya mengatur lalu lintas interupsi dan pertanyaan dari anggota Dewan. Tapi dia juga kerap mengeluarkan candaan untuk mencairkan suasana. Ketika itu, Hasanuddin mengaku bercanda soal nomor telepon.

"Saya dulu bercanda, nomor handphone diganti apa nggak kalau dipilih? Guyon, ketawa-ketawa. Ibu Lily memang masih lajang," ucapnya.

"Wah ini nanti kalau lulus makan-makan di mana? Ini dari anggota, ya guyonan," cerita politisi PDI Perjuangan.

Atas aduan Komnas Perempuan ke BK itu, Hasanuddin mengaku sudah menghubungi Lily. Berdasarkan pengakuan Lily, sebut Hasanuddin, tidak ada pelecehan yang terjadi. "Saya jadi bingung siapa sebenarnya yang melaporkan ini?" kata Hasanuddin.

Redaksi Kompas.com sudah menghubungi Agatha Lily berkali-kali dan mengirimkan pesan singkat. Namun, Lily masih belum memberikan respon. Salah satu staf KPI menyebutkan Lily kini tengah sibuk menyiapkan KPI Awards yang akan digelar besok, Kamis (12/12/2013).

Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menuturkan, laporan ke BK dilakukan atas pengaduan masyarakat yang diterima pihaknya. Ada masyarakat, sebut Yuniyanti, yang mencermati uji kepatutan dan kelayakan KPI.

"Fit and proper test ini dianggap dianggap merendahkan perempuan dan bisa berujung pada peminggiran perempuan pada akses politik dan posisi-posisi strategis," ucap Yuniyanti.

Lebih lanjut, Yuniyanti meminta kepada BK DPR untuk membuat pakta integritas berbasis HAM dan gender untuk calon anggota Dewan. "Ini untuk memastikan anggota DPR punya perspektif HAM dan gender, bukan pelaku kekerasan/terindikasi terlibat dalam pelanggaran HAM dan gender," ucap Yuniyanti.

Belakangan, ketika dikonfirmasi, Agatha mengaku tidak pernah menerima pelecehan secara verbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com