Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Sebut PKS Kesulitan Dana Kampanye

Kompas.com - 05/12/2013, 20:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah ditimpa persoalan minimnya dana kampanye. Partai ini harus menurunkan sejumlah biaya perjalanan hingga mengganti strategi kampanye sehingga bisa lebih efisien. Hal ini diakui Presiden PKS Anis Matta.

"Sangat kesulitan (dana). Makanya, setelah menjadi Presiden PKS, saya mereduksi biaya operasional semininal mungkin," ujar Anis dalam perbincangan dengan sejumlah media massa di Jakarta, Kamis (5/12/2013).

Anis tidak menjelaskan apakah penyebab dari kesulitan dana itu. Ia hanya memaparkan bahwa semenjak menjadi Presiden PKS, dia mulai mengatur kegiatan partai agar tidak mengeluarkan banyak biaya.

Anis Matta mulai menjabat Presiden PKS pada Februari 2013. Anis Matta dipilih Majelis Syuro PKS setelah Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq mengundurkan diri pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi. Lebih lanjut, Anis menuturkan, pengaturan biaya yang dilakukannya mulai dari biaya perjalanan.

"Kalau dulu semua pakai kelas bisnis, sekarang semuanya kelas ekonomi baik transporatsi udara, laut, dan darat," katanya.

Menurutnya, tidak hanya PKS yang mengalami kesulitan dana. Hampir semua partai, lanjutnya, merasakan hal serupa.

Oleh karena itu, Anis mengaku cara berkampanye PKS pun mulai diubah. Jika sebelumnya, PKS menargetkan popular vote melalui media massa, kini PKS melakukan kampanye secara lokal untuk lebih menyasar kursi.

"Semua kampanye adalah lokal. Setiap caleg dipersilakan untuk membuat kampanye dalam bentuk apa pun disesuaikan dengan daerah masing-masing. Tidak ada instruksi khusus dari pusat," ucap Anis.

Anis menilai saat ini upaya kampanye dengan menggunakan media massa tidak lagi berpengaruh pada preferensi pilihan pemilih. Hal ini, lanjutnya, disebabkan tidak adanya rasa percaya terhadap politik.

"Sudah muncul public distrust, sehingga iklan tak lagi laku," ucapnya.

Dengan cara seperti ini, Anis mengaku PKS juga bisa menekan anggaran. Aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerapkan sistem zonasi untuk atribut kampanye pun dinilai Anis sangat membantu menekan biaya.

"Jadi lebih diintensifkan pada tatap muka. Ini bagus karena efektivitasnya lebih tinggi," ucap Anis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com