Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Klaim Sudah Rebut Kembali Kepercayaan Publik

Kompas.com - 05/12/2013, 12:04 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengklaim partainya telah berhasil merebut lagi kepercayaan masyarakat terhadap partai yang dipimpinnya. Menurutnya, hal itu berkat silaturahim yang dilakukannya di 30 provinsi.

"Kami terus-menerus melakukan gerakan siraturahim, perlahan-lahan kepercayaan masyarakat kembali lagi," ujar Anis di sela-sela seminar Peran Partai Politik dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Pemilu 2014 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2013).

Anis mengatakan, dirinya melakukan silaturahim dengan turun langsung ke daerah. Anis pun menyampaikan bahwa ia menyambangi hingga 30 provinsi untuk merebut kembali hati publik terhadap PKS.

"Konsepnya cuma satu, silaturahim terus-menerus di masyarakat dan alhamdulillah saling paham terbangun. Saya silaturahim ke 30 provinsi," ujar dia.

Untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik, dia juga meminta kadernya untuk meminta maaf kepada publik.

"Saya meminta kepada kader PKS minta maaf saja kepada masyarakat langsung," tambah dia.

Sebelumnya, Anis sempat mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) sudah mengganggu partainya. Ia menyadari, kasus dugaan korupsi permohonan penambahan kuota impor sapi itu telah mencederai kepercayaan masyarakat.

Beberapa survei politik menyatakan, kepercayaan publik terhadap PKS semakin runtuh menyusul terbongkarnya kasus korupsi yang melibatkan mantan presiden partai berlambang bulan sabit kembar dan kapas itu. Salah satunya, survei yang dilakukan Lembaga Survei Jakarta (LSJ), Februari 2013 lalu.

Sekitar 66 persen responden mengatakan tidak yakin bahwa PKS adalah partai bersih. Hanya 15,7 persen responden yang percaya PKS partai bersih, sedangkan sisanya 18,3 persen menjawab tidak tahu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com