Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Disebut Dompleng Popularitas Jokowi dengan Cara Ini

Kompas.com - 02/12/2013, 15:39 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei yang dilakukan Katapedia Indonesia menempatkan Partai Gerindra sebagai partai terpopuler di media sosial Twitter. Strategi utama yang dilakukan Gerindra untuk meningkatkan popularitasnya adalah menjadikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sebagai "sasaran tembak".

"Jadi supaya populer mungkin mereka "menembak" yang populer dulu," kata CEO Katapedia Indonesia, Deddy Rahman, di Cikini, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Hal itu merespons pertanyaan soal alasan Gerindra menjadikan Jokowi sebagai sasaran tembak. Deddy memaparkan beberapa strategi yang dilakukan tim media Gerindra dengan menjadikan Jokowi sebagai sasaran tembak. Strategi tersebut antara lain menagih janji Mega-Prabowo untuk menjegal pencalonan Jokowi sebagai presiden, Prabowo lebih hebat dari Jokowi, dan blusukan Jokowi menjadi kampanye gratis karena menggunakan dana negara.

"Termasuk menggulirkan isu Jokowi tetap bertahan di DKI karena alasan kinerjanya belum selesai," ucapnya.

Dalam survei tersebut, Gerinda menjadi partai terpopuler di Twitter dengan angka 19,67 persen. Sementara itu, popularitas parpol lainnya secara berturut-turut antara lain Partai Nasdem (13,68 persen), PKS (12,97 persen), PDI-P (12,12 persen), Partai Golkar (11,45 persen), Partai Hanura (10,17 persen), PPP (9,84 persen), dan Partai Demokrat (9,65 persen).

Katapedia melakukan survei terhadap sepuluh partai politik di media sosial selama 30 hari dalam kurun waktu 1 November hingga 1 Desember. Deddy mengakui dua partai politik lainnya, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB), tidak bisa dimasukkan dalam survei karena alasan kesulitan mengambil data. Terkait dengan dana riset, Deddy mengaku tidak membutuhkan angka yang besar untuk mengadakan survei di media sosial.

"Lagi pula kami bukan lembaga konsultan politik," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com