PKS: Lembaga Survei Bukan Tuhan, Bukan Juga Hantu

"Kita tidak anti-lembaga survei, tapi lembaga survei bukan Tuhan yang menentukan segala-galanya, dan bukan hantu yang menakutkan," kata Hidayat, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2013).

Hidayat menuturkan, seharusnya seluruh lembaga survei menyampaikan bahwa survei yang dilakukan masih mungkin berbeda dengan fakta saat pemilihan umum dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar informasi yang disampaikan tak menyesatkan masyarakat.

Pada saat yang bersamaan, ia juga mengakui jika saat ini elektabilitas partainya tengah menurun setelah digempur isu tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Akan tetapi, dia yakin semua akan segera pulih dan PKS mampu mendulang perolehan suara pada tahun sesuai yang ditargetkan.

"Kita tak akan aneh kalau PKS menurun, tapi kami tak membasiskan kinerja pada lembaga survei, tapi konsolidasi kerja konkret partai melalui seluruh kader. Survei bukan segalanya, sebagai masukan bisa saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengingatkan agar PKS melakukan terobosan radikal jika ingin mendulang hasil positif pada 2014. Menurut Burhanudin, peluang PKS pada tahun depan sangat kecil meski partai tersebut menggulirkan Pemilihan Raya (Pemira) untuk memikat perhatian masyarakat.

Burhanudin menjelaskan, kecilnya peluang PKS pada 2014 disebabkan oleh kasus hukum para elitenya yang mencuat dan mendapat sorotan publik. Di luar itu, nama-nama yang dimunculkan PKS juga tergolong wajah lama yang dianggapnya kurang menjanjikan.

Salah satu cara yang dirasa ampuh untuk mendongkrak elektabilitas PKS, lanjutnya, adalah dengan keberanian memunculkan nama-nama baru untuk ditawarkan kepada publik di tengah krisis tokoh yang melanda partai tersebut. Dengan catatan, figur-figur baru tersebut harus memiliki kredibilitas jelas dan tidak pernah tersangkut masalah hukum.

Nama tokoh PKS yang muncul saat ini, kata Burhanudin, tak akan membuat publik tergerak memberikan suaranya untuk PKS, seperti Presiden PKS Anis Matta yang pernah disebut dalam sidang kasus dugaan suap kuota impor daging sapi, dan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid yang elektabilitasnya rendah dan kalah telak dari Joko Widodo di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.