Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Geram dengan Pemerintah yang Sering Anggap Remeh

Kompas.com - 28/11/2013, 13:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh geram dengan sikap pemerintah yang terkesan meremehkan masalah bangsa. Semua kemajuan yang diklaim pemerintah dianggap Paloh tak dapat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.

"Ini negara gara-gara, pemerintah bilang tidak ada masalah, tenang-tenang saja, banyak kemajuan, tapi kita tidak ngerasain di mana kemajuannya," kata Paloh dalam seminar politik di Kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Paloh menuturkan, saat ini Indonesia sedang dirundung segudang permasalahan, mulai dari masalah intoleransi, kesenjangan ekonomi, hingga melemahnya ketahanan pangan. Ketahanan pangan, kata Paloh, semakin terancam saat para petani tak lagi bangga dengan profesinya. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan para petani dan menjamin subsidi untuk menunjang produktivitas para petani tersebut.

"Semua serba susah, pupuk saja susah. Harusnya petani datang dengan kebanggaan memilih profesi sebagai seorang petani," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim tak mampu mengeksplorasi kekayaan bahari untuk menyejahterakan rakyatnya. Jangankan mengeksplorasi atau mengolah, dalam menjaga kekayaan di lautan saja, dianggap Paloh, pemerintah telah gagal.

"Katanya negara maritim, menjaga saja tidak bisa. Minimal Rp 30 triliun kekayaan laut kita dalam setahun dicuri. Kekayaan energi didominasi asing, berapa kerugian negara kita setiap tahunnya," pungkas Paloh.

Ia melanjutkan, kondisi Indonesia saat ini berbanding jauh dengan era kepemimpinan pada Orde Lama dan Orde Baru. Presiden Soekarno mampu membuat Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan Presiden Soeharto mampu membuat Indonesia dikenal sebagai "macan Asia" dalam bidang ekonomi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com