Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Tantang Jokowi Debat Terbuka

Kompas.com - 26/11/2013, 18:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menantang Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), untuk melakukan debat terbuka. Tantangan itu dilontarkan Ruhut untuk menyikapi tingginya elektabilitas Jokowi dalam berbagai survei terkait calon presiden di tahun depan.

Ruhut menyampaikan, masyarakat kini telah terkecoh dengan banyaknya pemberitaan yang mengabarkan elektabilitas Jokowi terus meroket dan sulit ditandingi. Bagi Ruhut, hasil survei tersebut belum tentu sesuai fakta, dan kemampuan Jokowi harus dibuktikan dalam debat terbuka.

"Siapa yang paling tinggi ayo kita ketemukan di lapangan. Kalian angkat Jokowi, nyatanya enggak pernah debat. Jangan tong kosong nyaring bunyinya," kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat itu menyampaikan, tingginya elektabilitas Jokowi hanya rekayasa lembaga survei dan pemberitaan media. Ia yakin, pada akhirnya, calon presiden yang akan menang pada 2014 adalah tokoh yang berasal dari Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat.

Ruhut menyampaikan itu merujuk pada pengalaman Partai Demokrat dalam memenangkan pemilihan presiden di periode sebelumnya. Saat itu, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, merajai hasil pengumpulan suaradengan 58,7 persen, dan saat ini, menurut Ruhut, elektabilitas Jokowi hanya berada di kisaran 21 persen, diikuti Prabowo Subianto dengan 18 persen.

"Kalian sudah terkecoh tiap ada bintang lain. Orang boleh sebelah mata, tapi kami bukan janji, kami berikan bukti," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com