Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Aktor Proyek Gedung DPR, Novanto dan Anas

Kompas.com - 16/11/2013, 07:48 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, dan mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terlibat rencana pembangunan gedung baru DPR. Dia mengatakan bahwa permainan di proyek ini serupa dengan skandal proyek Hambalang.

"Aktornya ada dua, Novanto dan Mas Anas," kata Nazaruddin di Gedung KPK, Jumat (15/11/2013) malam. Menurut dia, proyek itu juga sudah direncanakan akan dimenangkan oleh PT Adhi Karya.

PT Adhi Karya merupakan pemenang tender penggarapan proyek Hambalang. "Yang betul (rencana pemenang tender proyek gedung DPR) itu Adhi Karya, dan kalau Adhi Karya menang, sama persis ceritanya dengan Hambalang," kata Nazaruddin.

Hario Budi Wibowo selaku kuasa hukum mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, sebelumnya juga mengatakan bahwa rencana pembangunan gedung DPR itu dimainkan oleh mafia proyek. Ketua DPR Marzuki Alie pun mengaku tahu ada dugaan suap dalam rencana proyek pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,16 triliun itu.

Marzuki mengatakan, dia mengetahui dugaan itu setelah ada fraksi yang mendatanginya dan protes karena hanya mendapat uang sedikit dari rencana proyek itu. Mencium gelagat permainan, dia mengaku pernah memanggil peserta tender pembangunan gedung, termasuk PT Adhi Karya.

Marzuki juga mengaku sempat diperiksa KPK pada akhir Oktober 2013 lalu terkait rencana proyek ini. Dia mengatakan, penyidik KPK menanyainya tentang pengeluaran uang BUMN untuk proyek gedung baru DPR.

Uang ini, ujar Marzuki, ditengarai adalah suap untuk para anggota Dewan. Menurutnya, nama-nama anggota Dewan yang diduga menerima suap sudah dimiliki oleh KPK. Proyek yang semula dijadwalkan pada 2011 tersebut akhirnya kandas lantaran kecaman publik.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com