Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu Jadi Tim Sukses Anas, Ruhut Mengaku Ongkosi Sendiri Akomodasinya

Kompas.com - 14/11/2013, 10:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ruhut Sitompul, mengaku tidak pernah menerima uang dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung, Jawa Barat. Saat itu, dia adalah tim pemenangan Anas Urbaningrum untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat.

Ruhut bahkan mengaku membayar sendiri biaya akomodasi dan transportasi untuk mengikuti kongres tersebut. "Saya baru dengar dari Sutan karena memang dia bilang dia terima. Aku gak tahu, aku gak terima itu," kata Ruhut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Terkait dugaan aliran dana ke Kongres Partai Demokrat, Kamis, Ruhut menjalani pemeriksaan di KPK untuk bersaksi dalam perkara yang menjerat Anas sebagai tersangka. Kepada wartawan, Ruhut mengatakan posisinya di tim pemenangan saat itu adalah "motivator" yang mengarahkan para pimpinan pengurus cabang untuk memilih Anas.

"Aku sebagai motivator untuk meyakinkan memilih Anas sewaktu malam hari sebelum ke kotak suara. (Tapi) selama kongres itu saya tidak pernah bergabung dengan mereka, saya bersama keluarga menginap di Hotel Panghegar, saya bayar sendiri semua," tutur Ruhut.

Meski membantah menerima cipratan dana apa pun selama hajatan partai itu, Ruhut kembali mengaku sudah mencium aroma bagi-bagi uang di sana. "Bagi-bagi angpau dan duit, aku kan sudah sering nanya, aku selalu bilang begini, ibarat aku cium bau itu, tapi kita bisa enggak melihat itu, enggak bisa kan, tapi aku cium bau-bau aroma itu," tuturnya.

KPK memeriksa Ruhut sebagai saksi karena dia dianggap dapat memberikan informasi terkait kasus Hambalang ini. Seperti diketahui, lembaga antikorupsi tengah mendalami dugaan dana korupsi Hambalang dan proyek pemerintah lainnya yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung.

Dalam dakwaan Deddy Kusdinar, Anas disebut menerima Rp 2,21 miliar dari PT Adhi Karya. Uang itu kemudian disebut digunakan untuk keperluan Kongres Demokrat. Saat kongres berlangsung, Ruhut tergabung dalam tim sukses Anas.

Pada Rabu (13/11/2013), KPK memeriksa anggota DPR Sutan Bhatoegana yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Seusai diperiksa sebagai saksi, Sutan mengaku tidak tahu soal aliran dana korupsi ke Kongres Demokrat. Selain Sutan, KPK telah memeriksa sejumlah politikus Partai Demokrat lain, di antaranya Ramadhan Pohan dan Marzuki Alie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com