Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Untuk Apa Jatuhkan Jokowi? Jadi Capres Juga Belum

Kompas.com - 07/11/2013, 15:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrat membantah kritik yang disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah upaya menjatuhkan elektabilitasnya sebagai salah satu nama yang dijagokan menjadi calon presiden. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli, mengatakan, tidak ada keuntungan bagi partainya menjatuhkan nama Jokowi.

"Sama sekali nggak, untuk apa menjatuhkan? Lagi pula, Jokowi kan belum jelas capres juga, pihak PDI-P belum pasti. Saya rasa kami tidak berusaha menjatuhkan Jokowi," ujar Melani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Menurut Melani, para elite Demokrat yang mengkritik Jokowi hanya menyampaikan pandangannya sebagai warga Jakarta. Dia mengatakan, Partai Demokrat selalu mendukung setiap pemerintahan yang terpilih secara sah dalam jalur demokrasi. Jokowi, kata Melani, tetap didukung Partai Demokrat.

Melani mengingatkan bahwa kritik kepada Jokowi bukan hal yang tabu. "Kalau ada yang bagus ya kita puji, tapi kalau ada yang tidak benar kan harus dikritik," ucap Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belakangan kerap dikritik oleh para elite Demokrat. Kritik antara lain dilontarkan oleh Ruhut Sitompul, Nurhayati Ali Assegaf, Ramadhan Pohan, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyno.

Ruhut mengkritik program Jokowi yang tak jauh berbeda dari Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo. Sementara Nurhayati mengkritik Jokowi dengan banyaknya kasus kebakaran di Ibu Kota.

Lain lagi dengan Ramadhan Pohan yang mengkritik Jokowi soal penyadapan Amerika Serikat di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menuding Jokowi turut andil memberikan peluang kepada Amerika untuk menyadap Indonesia karena memberikan izin renovasi Gedung Kedutaan Besar AS yang dicurigai sebagai tempat pengumpulan sinyal alat sadap.

Terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lepas tangan soal kemacetan di Jakarta. Presiden bercerita pernah ditanya oleh kepala negara sahabat di acara ASEAN Summit di Brunei terkait kemacetan di Jakarta.

Saat itu, Presiden mengaku tertusuk ditanya soal kemacetan Jakarta. Ia mengaku bingung harus menjelaskan apa karena persoalan kemacetan menurutnya adalah urusan Jokowi selaku gubernur. Atas berbagai serangan dari elite Demokrat ini, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto melihat para elite Demokrat tengah menjatuhkan elektabilitas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Komisi X Apresiasi Pemerintah karena Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

Nasional
Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Jokowi Bertemu Sekjen OECD di Istana Bogor

Nasional
Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Anak SYL Sebut Siap Kembalikan Uang yang Dinikmatinya Usai Ditantang Jaksa

Nasional
Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK

Nasional
Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

Bantah Minta Rp 200 Juta untuk Renovasi Kamar, Anak SYL: Enggak Pernah Terima Angka Segitu Fantastis

Nasional
Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

Akui Minta Rp 111 Juta untuk Aksesori Mobil, Anak SYL: Saya Ditawari

Nasional
Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama 'Saya Ganti Kalian' di Era SYL

Saksi Ungkap soal Grup WhatsApp Bernama "Saya Ganti Kalian" di Era SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com