Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anwar Ibrahim Sebut Pemberantasan Korupsi Indonesia Lebih Baik dari Malaysia

Kompas.com - 05/11/2013, 17:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberantasan Korupsi di Indonesia dinilai lebih baik dibanding di Malaysia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai kuat dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan pimpinan partai oposisi Malaysia Anwar Ibrahim di sela-sela pertemuannya dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Jakarta, Selasa (5/11/2013).

Menurut Anwar, lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Malaysia, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) masih tebang pilih dalam memberantas korupsi. "Kalau dilakukan investigasi terhadap pemimpin seperti menteri ke atas akan lepas semua dari hukum. Tapi kalau yang ditangani polisi ke bawah pasti dijerat semua," kata Anwar.

Anwar mengaku pertemuannya dengan Irman akan dijadikan bahan pembelajaran. Anwar akan mengonsultasikan berbagai hal kepada Irman, terutama terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya tentu mengambil kesempatan ini untuk belajar bahwa Malaysia dari segi pemberantasan korupsi jauh ke belakang dibanding Indonesia," ujar mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia itu.

Seperti diketahui, kinerja KPK selama ini diapresiasi oleh berbagai pihak. Apresiasi semakin deras di masa kepemimpinan Abraham Samad setelah para pejabat tinggi negara dijerat. Contohnya, KPK menjerat Irjen (Pol) Djoko Susilo, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, hingga yang terakhir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com