PDI-P Temukan 17 Juta Data Pemilih Bermasalah

"Kami menyerahkan data yang ganda-ganda, ada nomor induk kependudukan (NIK) tapi tidak ada namanya, ada yang NIK dipakai orang lain. Totalnya kurang lebih 17 juta," ujar fungsionaris PDI-P Arif Wibowo di Jakarta, Selasa (5/11/2013).

Ia mengatakan, pihaknya menyerahkan berkas temuan itu pada KPU saat rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT, Senin (4/11/2013) kemarin. Namun, data yang diserahkan itu baru data di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, dan Sumatera Utara. "Itu saja sudah 12 juta sendiri. Yang lain masih dicetak," kata Arif.

Dia mengatakan, yang paling dikhawatirkan pihaknya adalah ada daftar pemilih yang cacat hukum, tetapi tetap disahkan KPU. Atau sebaliknya, kata dia, ada warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya itu pada saat pemungutan suara.

Ia menyesalkan kekukuhan KPU menetapkan DPT, meski pihaknya sudah membeberkan daftar pemilih yang bermasalah di banyak wilayah. Arif mengatakan, seharusnya KPU menunda penetapan DPT. Penetapan tersebut, menurutnya cacat hukum.

"Menunda kan beres. Kami menolak penetapan itu, karena masih ada yang bermasalah. Jumlahnya besar. DPT ysng ditetapkan cacat hukum, melanggar undang-undang," kata dia.

KPU akhirnya mengesahkan DPT yang mencatat sejumlah 186.612.255 orang pemilih, Senin (4/11/2013).

"KPU menetapkan DPT sejumlah 186.612.255 dengan segala konsekuensi harus dilakukan perubahan-perubahan perbaikan, penyempurnaan atas 10,4 juta data yang belum dilengkapi NIK," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

KPU tetap mengesahkan DPT itu meski masih ada 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi NIK.