JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar tidak perlu mengurusi persoalan hukum yang menimpa Gubernur Banten yang juga kadernya Ratu Atut Chosiyah. Golkar, katanya, lebih baik memikirkan dampak dari persoalan hukum itu terhadap citra Partai Golkar.
"Golkar perlu membicarakannya secara internal apa langkah yang sebaiknya dilakukan agar tidak berdampak pada partainya," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2013).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Atut sebagai saksi karena dianggap mengetahui seputar kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak. Sebelum pemeriksaan, Atut juga telah dicekal KPK sejak 3 Oktober 2013 untuk jangka waktu enam bulan ke depan. Terkait hal itu, Akbar menuturkan Golkar tidak bisa menyatakan bahwa Atut tidak bersalah.
"Kan pasti ada sesuatu (kalau Atut diperiksa). Tapi saya enggak mengatakan bahwa Atut harus mundur," ucapnya.
Mantan Ketua DPR tersebut mengatakan bahwa Golkar mengakui bahwa Banten merupakan salah satu basis suara partai berlambang beringin tersebut. Dengan demikian, Golkar seharusnya fokus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Banten.
"Concern saya cuma Golkar-nya saja. Kalau soal (kasus Atut) itu saya tidak permasalahkan," tuturnya.
Sehari sebelumnya, mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) itu juga mengatakan bahwa Golkar harus menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada mekanisme hukum yang berlaku apabila memiliki keterkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi.
"Kalau hukum kita kan memang status seseorang diputuskan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum pasti atau inkracht," tandasnya di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
