Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Ini "Psywar" dan Kami Siap

Kompas.com - 22/10/2013, 12:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo tak ambil pusing dengan adanya survei yang mengerdilkan sosok Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2014. Menurutnya, semua serangan politik saat ini ibarat sebuah peperangan yang harus dihadapi.

"Ini psywar. Sekarang kan ibaratnya dalam suasana perang, pertarungan, kita harus siap dengan semuanya," kata Edhy, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat ini menegaskan, siapa saja berhak untuk menyampaikan tanggapannya terkait elektabilitas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusung menjadi capres dari Gerindra. Edhy menegaskan, partainya tidak akan reaktif memberi tanggapan. Gerindra, lanjutnya, lebih memilih fokus bekerja untuk memenangkan pemilihan legislatif.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto

Edhy mengaku yakin, di tengah banyaknya penilaian yang mengkerdilkan Prabowo, pesona mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tetap melekat di benak banyak masyarakat. Pasalnya, majunya Prabowo sebagai capres diklaim murni karena terdorong niat untuk menjawab permasalahan bangsa dan semuanya akan terjawab dari perolehan suara di tahun depan.

"Prabowo muncul bukan karena kepentingan pribadi, tapi terpanggil untuk menjawab permasalahan bangsa. Bagi pihak yang tak suka tentu kita dianggap tidak ada apa-apanya, tapi bagi pihak yang suka pasti ada luar biasanya," ujar Edhy.

Untuk diketahui, hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada September-Oktober 2013 menyatakan bahwa elektabilitas Partai Gerindra masih sangat rendah. Imbasnya, ambisi Gerindra mengusung calon presiden diprediksi akan kandas karena perolehan suara yang rendah.

Peneliti LSI, Adjie Alfaraby mengatakan, elektabilitas Partai Gerindra hanya 6,6 persen. Elektabilitas yang rendah itu tidak mampu diangkat oleh Prabowo yang pada Maret 2013 memiliki elektabilitas sebesar 19,2 persen. Saat itu Prabowo masuk sebagai tiga besar kandidat terkuat calon presiden selain Megawati dan Aburizal Bakrie.

"Prabowo walaupun tinggi elektabilitasnya hanya akan menjadi capres wacana karena masih tergantung pada kebaikan hati, atau dukungan tokoh maupun partai di luar partainya," kata Adjie, Minggu (20/10/2013), di Kantor LSI, Jakarta.

Adjie melanjutkan, pengalaman serupa pernah dialami Prabowo pada pemilu 2009. Di tahun itu, elektabilitas Prabowo melesat jauh di atas elektabilitas partainya. Akhirnya, niat mantan Komandan Jenderal Kopassus bertarung di pilpres sirna setelah hasil perolehan suara Gerindra tak memenuhi syarat minimal 25 persen suara pemilu atau 20 persen jumlah kursi di parlemen.

"(Pada 2009) Prabowo akhirnya tunduk pada real politics dan bergabung dalam poros PDIP menjadi wakil Megawati. Elektabilitas Prabowo belum bisa dikonversikan menjadi elektabilitas partai," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com