Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pemilih Ditengarai Tak Bisa Memilih

Kompas.com - 22/10/2013, 07:59 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pemilih dikhawatirkan tak dapat menggunakan hak pilih sekalipun namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menurut jadwal akan ditetapkan pada Rabu (23/10/2013). Persoalan domisili menjadi penyebab.

"Catatan kritis kami, masih ada lagi kemungkinan para pemilik hak pilih tapi mereka ada di luar kota," kata Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Suhardi. Pelajar dan mahasiswa perantau, menurut dia adalah contoh yang paling kentara, sebagai pemilih yang kemungkinan besar tak terdaftar di tempat domisili sekarang.

"(Para pelajar dan mahasiswa perantau) itu kemungkinan besar tidak akan pulang hanya untuk nyoblos (memilih di tempat asal)," ujar Suhardi di sela rapat tertutup soal persiapan penetapan DPT antara KPU dengan parpol, Senin (21/10/2013) tengah malam.

Suhardi mengatakan jumlah pelajar dan mahasiswa perantau dan berdomisili tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk (KTP)-nya cukup banyak. Setidaknya, sebut dia mencontohkan, 4.000 dari 300.000 pelajar dan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdaftar sebagai pemilih di luar provinsi tersebut. "Itu dari satu daerah saja," kata dia.

Menurut Suhardi, pelajar juga punya persoalan terkait sosialisasi yang tak sampai pada para pemilih pemula tersebut. Dia menengarai banyak pemilih pemula yang bahkan tak sempat mendaftarkan diri saat pemutakhiran data pemilih. Bisa jadi malah mereka sama sekali tidak tahu soal pendaftaran pemilih.

Persoalan ini menjadi salah satu argumentasi Partai Gerindra meminta KPU memberikan ruang perbaikan DPT setelah penetapan daftar tersebut. Harapannya, kata Suhardi, setiap warga negara yang punya hak pilih lebih punya peluang untuk terdaftar dan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

"Jadi, kalaupun ada penetapan, paling tidak ada mekanisme perbaikan untuk orang yang seharusnya punya hak tapi jadi tidak punya hak," ujar Suhardi. Sesuai Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014, KPU menjadwalkan penetapan DPT pada Rabu (23/10/2013).

Hingga Senin (21/10/2013), Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, pihaknya masih optimistis penetapan dilakukan tepat waktu. "Melihat data yang terkumpul, kami optimistis," kata Husni.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, hingga Senin (21/10/2013) siang, jumlah pemilih yang sudah tercatat secara manual dalam DPT mencapai 186.272.595 orang. Karenanya, sebut dia, tinggal 0,2 persen pemilih yang belum diunggah dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com