Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Subur: Diskusi di PPI Bukan Pertemuan Politik

Kompas.com - 21/10/2013, 21:06 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu pendiri Partai Demokrat, Subur Budhisantoso, menegaskan bahwa Persatuan Pergerakan Indonesia (PPI) mengundang dirinya sebagai narasumber tidak dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya diundang sebagai ahli antropologi. Jadi bukan pertemuan politik, melainkan akademik. Kalau ada yang mengait-ngaitkannya dengan politik, itu hak mereka," tuturnya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (21/10/2013).

Subur menjelaskan bahwa dia diminta berbicara sesuai dengan tema diskusi yang digelar ormas yang didirikan Anas Urbaningrum itu. Dengan kata lain, tidak ada pembicaraan selain tema yang dibicarakan, yaitu tentang dinasti dan meritokrasi politik.

Ketua Umum Partai Demokrat periode pertama tersebut mengaku diundang secara langsung oleh Anas Urbaningrum melalui Blackberry Messenger (BBM). Kendati demikian, Subur mengaku tidak mengonfirmasi bahwa dia akan datang ke acara tersebut.

"Baik panitia PPI maupun Sri (Mulyono), saya tidak ada komunikasi," katanya.

Subur menjelaskan bahwa ajudannya baru membuka pesan BBM dari Anas tersebut pada hari Jumat. Ia mengaku jarang membuka telepon seluler yang berisi undangan dari PPI itu karena telepon itu digunakan pada saat dia masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya mendapat undangan memang dari PPI, dan itu benar ada undangan dari PPI, tapi di BB saya. Tapi ternyata undangan itu hari ini juga (Jumat)," ujarnya.

Saat dikonfirmasi soal kapan pesan BBM dari Anas dikirim, ajudan Subur, Hadianto Sanjaya, mengaku tidak tahu. Ia hanya mengatakan pesan tersebut dibuka oleh ajudannya pada Jumat siang sebelum dia berangkat ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com