Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutarman Disentil DPR soal Tradisi Cium Tangan Presiden

Kompas.com - 17/10/2013, 22:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR diwarnai dengan beberapa sentilan anggota Dewan kepada calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Sutarman. Salah satunya adalah soal tradisi mencium tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kerap dilakukan para pejabat.

"Di dalam laporan Kompolnas disebutkan bahwa salah satu kelemahan dan kelebihan Anda adalah loyalitas ke atasan itu luar biasa. Saya hanya berpesan sikap loyalitas itu, demi menjaga kewibawaan, mohon Bapak tidak mencium tangan Presiden," ujar anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, kepada Sutarman, Kamis (17/10/2013).

Basarah berharap agar Sutarman tidak mengambil langkah seperti yang dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman. Meski sama-sama diangkat oleh Presiden, Basarah menilai para pejabat seharusnya bisa memilah antara norma kultural dan protokoler.

"Di dalam tradisi memang menghormati yang tua, tapi kalau protokoler hari itu tidak dibenarkan di mana Kapolri saat dilantik mencium tangan Presiden," ucap Basarah.

Sikap profesional, kata Basarah, akan menunjukkan indepedensi Sutarman. Selain Basarah, anggota Dewan lain juga banyak yang menanyakan soal sikap loyal yang ditunjukkan Sutarman kepada atasannya. Sikap itu dianggap mengkhawatirkan mengingat Polri diminta untuk netral pada Pemilu 2014 mendatang.

Terkait hal ini, Sutarman pun menyatakan kembali komitmennya. "Insya Allah kami berkomitmen untuk tidak disetir atau diintervensi siapa pun," ujar Sutarman.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menuturkan, Polri harus mengawal seluruh tahapan pemilu dengan netral tanpa memihak kelompok mana pun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com