"Kami memilih demokrasi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan. Jangan dipahami sebagai demokrasi keluarga, karena kekeluargaan dengan keluarga maknanya beda sekali," ujar Pasek di Kompleks Parlemen, Rabu (16/10/2013).
Pasek menilai dinasti keluarga sama dengan nepotisme dan hal negatif lainnya. Sementara Partai Demokrat tidak menerapkan itu. Saat ditanyakan soal banyaknya anggota keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang maju sebagai caleg, Pasek enggan berkomentar.
"Saya tidak komentar soal itu. Yang jelas saya menghindari nepotisme dengan maju sebagai caleg DPD, karena istri saya maju sebagai caleg dari Demokrat," ucapnya.
Pasek menilai wacana pembatasan kekuasaan dinasti sebenarnya sulit diterapkan dengan undang-undang, termasuk dalam RUU Pilkada. Pasalnya, hak memilih dan dipilih dilindungi oleh UUD 1945 tanpa menyebutkan batasan tali kekeluargaan.
"Yang perlu diatur adalah sistemnya, jangan sampai jadi kartel keluarga. Salah satu solusinya bisa dilakukan dengan memberikan pilihan jika ada seorang anggota keluarga maju di suatu wilayah yang sama dengan anggota keluarga lainnya. Artinya, perlu diberikan pilihan siapa yang akan mundur, tidak langsung melarang begitu saja," imbuh Pasek.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.