Demokrat Tanggapi Positif Kerja Sama KPU-Lemsaneg

"Data harus terbuka. Jadi hanya lembaga yang sudah piawai dan untuk pengolahan, analisa data. Jadi tidak apa-apa kerja sama dengan lembaga pemerintah," ujar Ketua DPP Demokrat Bidang Kesra M Jafar Hafsah di Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Dia meminta publik tidak khawatir atas keterlibatan Lemsaneg mengamankan data pemilu. Menurutnya, meskipun Lemsaneg bertanggung jawab kepada Presiden, namun ada koridor yang menjadi tanggung jawabnya ketika diajak bekerja sama dengan pihak lain, salah satunya KPU.

"Lagipula, tetap pengamanan data itu ada kesepakatannya, yang mana boleh dan tidak boleh. Semuanya resmi, nanti penghitungan suara dikeluarkan oleh KPU. Jadi enggak ada spekulasi (ada intervensi). Kita melihatnya kerja sama itu tetap positif," ujar anggota MPR itu.

Berbagai penolakan mengemuka pasca-penadatanganan MoU KPU dengan Lemsaneg, Selasa (24/9/2013) lalu.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, kerja sama penyelenggara pemilu dengan lembaga militer sangan mengkhawatirkan. Dia mengatakan, pelibatan militer dalam proses pemilu membuat data sulit di akses secara luas.

"Masalahnya bukan pada programnya. Tapi pada lembaga mana KPU bekerja sama. Saya sendiri berpendapat sebaiknya KPU menghindari kerja sama dengan lembaga mana pun yang mendatangkan rasa tak nyaman yang luas bagi para peserta pemilu," kata dia.