Mandiri, Alasan KPU Tak Batalkan Kerja Sama dengan Lemsaneg

"Harus diingat KPU itu mandiri. Tidak otomatis kami akan mengikuti (masukan untuk membatalkan kerja sama). Kami bekerja dengan apa yang kami yakini. Kerja sama sejauh ini masih jalan," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat ditemui di kantornya, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2013).

Dia mengatakan, meski belum akan mengubah kerja sama dengan lembaga berbau militer itu, KPU tetap menghormati setiap masukan. Karena itu, tutur dia, pihaknya meminta setiap masukan dan keberatan terkait rencana pengamanan data pemilu disampaikan melalui surat resmi kepada KPU.

"Lebih baik mereka tulis surat resmi saja ke KPU. Jangan hanya berwacana di media," lanjutnya.

Berbagai penolakan mengemuka pascapenadatanganan MoU KPU dengan Lemsaneg, Selasa (24/9/2013) lalu. Salah satu yang menolak adalah Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin. Dia mengatakan, DPR akan meminta penjelasan terkait rincian nota kesepahaman yang dilakukan kedua lembaga tersebut.

Dia mengatakan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dengan KPU dan Lemsaneg, tidak disebut rincian alat dan sistem pengamanan seperti apa yang akan dilakukan dalam pengamanan data pemilu.

“Di luar negeri tidak ada sebuah lembaga pengamanan negara seperti Lemsaneg dilibatkan dalam pengamanan data pemilu,” ujar TB Hasanudin, Minggu (6/10/2013).

Keberatan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo. Dia mengatakan, DPR tidak pernah dikonsultasikan terkait kerja sama itu.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, kerja sama penyelenggara pemilu dengan lembaga militer sangan mengkhawatirkan. Dia mengatakan, pelibatan militer dalam proses pemilu membuat data sulit diakses secara luas.

"Masalahnya bukan pada programnya. Tapi pada lembaga mana KPU bekerja sama. Saya sendiri berpendapat sebaiknya KPU menghindari kerja sama dengan lembaga mana pun yang mendatangkan rasa tak nyaman yang luas bagi para peserta pemilu," kata dia.