Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres Minta Islah di Sampang Disosialisasikan

Kompas.com - 03/10/2013, 18:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Perdamaian atau islah oleh para pihak yang bertikai di Sampang, Madura, Jawa Timur, diharapkan bisa disosialisasikan kepada semua pihak terkait, terutama jajaran pemerintah. Dengan sosialisasi, semua pihak dapat yakin bahwa islah memang sudah terjadi dan dapat ditindaklanjuti.

Harapan itu disampaikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, seusai menerima para perwakilan warga Sampang di Kantor Wantimpres, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Perwakilan warga yang hadir di antaranya Nur Tamam, Ketua Lembaga Persatuan Umat Islam (LPUI), dan kiai setempat KH Syuaibi. Didampingi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia (YBHU), mereka datang untuk menjelaskan proses islah yang terjadi pada 23 September lalu.

Dari penjelasan tersebut, Albert yakin islah sudah terjadi tanpa ada rekayasa. Setelah itu, perlu diyakinkan juga semua pihak yang masih ragu atas islah. "Saya anjurkan untuk berbicara kepada Pemprov Jatim dan Pemda Sampang agar semua mendukung usaha kita sehingga semua pengungsi bisa pulang, membangun rumah, dan sebagainya," kata Albert.

Nur Tamam mengatakan, islah yang sudah terjadi merupakan kesepakatan bersama setelah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya silaturahim. Islah, kata dia, ditandatangani oleh 75 orang yang mewakili warga dan 35 orang dari kelompok Syiah.

Hanya, kata dia, pihaknya perlu bantuan dari semua pihak, terutama pemerintah pusat, untuk menindaklanjuti islah. Pemerintah diminta membantu untuk meyakinkan pihak-pihak yang masih mempermasalahkan islah.

Syuaibi mengatakan, jika pihaknya tidak didukung, terutama oleh pemerintah, maka situasi itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin ada perdamaian untuk kembali memecah belah warga.

"Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu, bagaimana kita bisa bergerak dan tidak memberi peluang kepada pemecah belah. Tantangan kita ke depan menghadapi pemutarbalikan fakta. Kita dianggap tidak benar-benar islah," kata dia.

Albert menambahkan, ia akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberi pertimbangan supaya pemerintah menindaklanjuti islah. "Saya hanya harapkan kedamaian di Sampang," pungkas Albert.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com