Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Sosok Suryadharma Lebih Lengkap, Beda dengan Jokowi

Kompas.com - 01/10/2013, 14:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) optimistis pengusungan Ketua Umum Suryadharma Ali sebagai calon presiden bisa meraih simpati masyarakat. Sosok Suryadharma sebagai sosok politisi yang paling lengkap dianggap bisa menyaingi elektabilitas Jokowi.

"Saya pikir Pak SDA ini justru paling lengkap, bahkan pernah menjadi anggota DPR, dua kali jadi menteri. Pernah di legislatif, pernah di eksekutif. Dia sosok politisi paling lengkap, ini belum dimiliki Jokowi," ujar Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar di Kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2013).

Hasrul menuturkan, kelebihan Jokowi sebenarnya hanya terletak di pemberitaan media massa. Jokowi, sebut Hasrul, memiliki kelebihan sebagai media darling. Namun, Hasrul berkeyakinan, untuk menjadi capres yang dibutuhkan adalah kapabilitas, bukannya sekadar populer.

"Jadi sosok Pak SDA sudah pantas, apalagi diusung PPP yang merupakan sebuah partai politik yang mencerminkan kekuatan Islam. Jadi, perlulah ada seorang capres yang berasal dari kekuatan Islam," kata Hasrul.

Lebih lanjut, Hasrul menuturkan, PPP optimistis bisa meloloskan Suryadharma sebagai capres. Untuk mencapai itu, PPP harus menembus perolehan suara minimal 20 persen sebagai syarat presidential threshold. PPP juga membuka komunikasi dengan partai-partai politik berbasis Islam untuk mendukung Surydharma Ali.

PPP usung Suryadharma

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat mengusung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 mendatang. Keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi di Pondok Pesantren Ashidiqiyah, Jakarta, Senin (30/9/2013), yang dihadiri oleh majelis syariah, pakar pertimbangan, dan Dewan Perwakilan Pusat PPP.

"Hasil dari rapat ini yaitu meminta kesediaan Ketua Umum Suryadharma Ali untuk dicalonkan oleh partai sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014-2019," kata Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dalam konferensi pers yang dilangsungkan setelah rapat selesai.

Namun, menurutnya, pencapresan Suryadharma belum final karena masih menunggu konfirmasi dari pria yang tengah menjabat sebagai Menteri Agama tersebut. Sejauh ini, menurutnya, belum ada tanggapan dari Suryadharma mengenai wacana pencapresannya tersebut. Suryadharma sendiri sebelumnya sempat menyatakan belum kepikiran soal capres karena masih fokus mengurus masalah haji.

"Belum tahu. Ini kan beliau-beliau melakukan rapat supaya pembicaraannya bebas, saya keluar saja dulu," kata Suryadharma di luar ruangan saat rapat sedang berlangsung.

PPP mengaku mengusung Suryadharma karena dirinya dianggap sebagai kader terbaik partai. PPP juga mengaku sebelumnya mendapatkan desakan dari Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) di berbagai daerah untuk mencalonkan Suryadharma Ali sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com