Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/10/2013, 11:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengaku telah berusaha sebaik mungkin untuk mengegolkan penunjukan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR. Nurhayati siap menerima semua hasilnya, termasuk bila Ruhut batal dilantik sebagai ketua komisi.

Nurhayati menuturkan, waktu yang disediakan untuk melakukan lobi kepada semua fraksi di Komisi III telah dimanfaatkannya dengan baik. Menurutnya, lobi merupakan hal yang wajar dan hasilnya akan diketahui pada waktunya.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ruhut sitompul dan Gede Pasek Suardika

"Saya yakin semua akan ada hasil terbaik, saya enggak khawatir, yang penting saya melakukan yang terbaik," kata Nurhayati, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Saat ditanya apakah dirinya khawatir dicap gagal sebagai ketua fraksi jika kemudian pelantikan Ruhut dibatalkan, Nurhayati menjawabnya dengan tenang. Baginya, semua pihak berhak memberikan penilaian, dan ia memilih fokus memanfaatkan waktu untuk melakukan lobi, khususnya mencairkan fraksi yang menolak Ruhut menjadi Ketua Komisi III.

"Semua orang boleh menilai, dan saya paling enggak mau berandai-andai," tandasnya.

Untuk diketahui, rapat pleno pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR belum bisa dipastikan kapan akan digelar. Pasalnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso belum memberi kepastian karena tengah dalam suasana berduka setelah ayahnya meninggal dunia pada akhir pekan lalu.

Pada Selasa (24/9/2013), Priyo memutuskan pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda selama satu minggu. Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III setelah rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat.

Priyo menyampaikan, selanjutnya, ia memberi kesempatan pada Fraksi Demokrat untuk mengkaji ulang putusannya yang menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Dengan ditundanya pelantikan Ruhut, secara otomatis Pasek masih sah menjadi Ketua Komisi III.

Penetapan Ruhut sebagai pengganti Pasek diprotes oleh sejumlah fraksi, seperti Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ruhut yang menggantikan Gede Pasek Suardika dianggap kurang cakap untuk memimpin komisi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com