Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Nasib RUU Pilpres Kembali Diputuskan

Kompas.com - 24/09/2013, 13:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelanjutan pembahasan revisi Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden akan kembali diputuskan pada Rabu (25/9/2013) besok. Badan Legislasi DPR akan menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan akhir tentang dilanjutkan atau tidaknya revisi undang-undang tersebut.

"Besok kami harapkan final, apakah lanjut atau tidak. Kalau tidak mungkin dilanjutkan, ngapain capek-capek?" ujar Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono di Kompleks Parlemen, Selasa (24/9/2013).

Pleno dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Sembilan fraksi di DPR akan menyampaikan pandangannya. Sebelumnya, Baleg sudah lebih dari tiga kali menggelar rapat pleno sejak akhir 2012. Tetapi, rapat selalu tidak berujung pada kata sepakat.

Saat ini, masih ada lima fraksi yang menolak perubahan UU Pilpres yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional. Sementara, tiga fraksi lainnya setuju UU Pilpres diubah yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Hanura.

"Sedangkan PKS masih abu-abu. Jadi kalau dilihat posisinya, 5,5 dan 3,5 karena PKS ambigu," kata Mulyono.

Dengan komposisi ini, kemungkinan besar rapat pleno Baleg DPR akan memutuskan pembatalan revisi UU Pilpres. Jika hal ini disepakati, kata Mulyono, maka Baleg akan menyampaikan hasil keputusan itu di dalam forum rapat paripurna.

"Di rapat paripurna, kalau disetujui akan dicabut dari prolegnas (program legislasi nasional)," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com