Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKI Hadapi Vonis Mati, ke Mana SBY?

Kompas.com - 19/09/2013, 11:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya "Save Wilfrida, Save Indonesia" mengkritik Pemerintah Indonesia yang tak memberi perhatian serius terhadap nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tengah menunggu vonis mati di Malaysia, Wilfrida Soik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sibuk memikirkan urusan partainya sehingga lupa memperjuangkan nasib TKI di luar negeri. Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, hingga 29 Agustus 2013, ada 185 warga negara Indonesia di Malaysia terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, mayoritasnya adalah TKI.

"Satu di antara mereka adalah Wilfrida Soik. Gadis belia ini sedang menunggu vonis hukuman gantung di Malaysia," kata Rieke, dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis (19/9/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Wilfrida adalah korban perdagangan manusia yang direkrut secara ilegal dengan modus pemalsuan dokumen dan usia, yang masih di bawah umur. Wilfrida menjadi TKI di Malaysia saat Indonesia dalam posisi moratorium, atau tak dapat mengirim pekerja rumah tangga dari Indonesia ke Malaysia.

Di Malaysia, kata Rieke, Wilfrida dipekerjakan sebagai pengasuh lanjut usia. Oleh majikannya, Wilfrida sering menerima perlakuan kasar dan tindak kekerasan. Ia kini menghadapi vonis gantung atas tuduhan membunuh sang majikan.

"Berbagai upaya sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang peduli dengan TKI. Namun, kami sadari tugas melindungi dengan segala fasilitasnya ada di tangan pemerintah sesuai dengan amanat Pembukaan dan UUD 1945," ujar Rieke.

Pada Kamis (19/9/2013) siang ini, "Save Wilfrida, Save Indonesia" akan menyerahkan petisi dukungan untuk pembebasan Wilfrida kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Petisi tersebut telah menghimpun dukungan dari masyarakat dalam dan luar negeri.

"Saya, DPR, ambil bagian dalam perjuangan kasus ini agar perlindungan dan pendampingan hukum Wilfrida lebih dioptimalkan. Perlu lebih banyak suara agar pemerintah bergegas selamatkan rakyatnya. Atau barangkali bagi SBY Konvensi Capres lebih berarti," kata Rieke.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com