Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPS Belum Beres, KPU Yakin Penetapan DPT Sesuai Jadwal

Kompas.com - 11/09/2013, 13:43 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar pemilih tetap (DPT) seharusnya ditetapkan paling lambat 13 September 2013. Hal itu sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu Legislatif 2014. Namun, hingga saat ini, perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) di tiga provinsi masih belum rampung. Meski demikian, KPU yakin, DPT dapat ditetapkan sesuai jadwal.

“Nampaknya untuk penetapan, kami (KPU) sesuai dengan tahapan untuk DPT,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi, Rabu (11/9/2013).

Ia mengatakan, daftar pemilih sementara di tiga provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Papua dan Papua Barat belum seluruhnya terunggah di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU. Bahkan, di tingkat manual, pendataan dan pencatatan daftar pemilih di tiga wilayah tersebut masih berjalan.

“Di tingkat manual berjalan,” lanjutnya.

Sebelumnya, untuk mempercepat pemutakhiran data di tiga provinsi itu, KPU mengirimkan tim supervisi. Tim monitoring dan supervisi tersebut, diharapkan dapat merampungkan penyusunan DPT di tiga wilayah tersebut sebelum tengat waktu berakhir.

“Sebelumnya, Maluku Utara saat penetapan DPS terlambat. Tapi ketika kami kirimkan tim supervisi bisa langsung dikejar. Kami targetkan tim supervisi bisa membantu percepatan perampungan DPT di tiga provinsi tersebut,” kata Ferry, Senin (9/9/2013) lalu.

DPS hasil perbaikan, dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih) KPU hingga Senin lalu, sudah mencapai 181.141.139 jiwa. Dari 33 provinsi, hanya tiga provinsi yang presentase DPSHP nya di bawah 90 persen, yakni Sumatera Selatan (81 persen), Papua (16 persen), dan Papua Barat (11 persen).

Keterlambatan di Sumatera Selatan karena bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada di beberapa kabupaten/kota. Sedangkan di Papua dan Papua Barat karena kondisi geografis dan persoalan jaringan. Sehingga data manual di lapangan tidak bisa langsung dimasukkan dalam Sidalih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com