Rawan Terjerat Korupsi, DPR Kerja Sama dengan KPK

Kompas.com - 10/09/2013, 11:32 WIB

Icha Rastika

Penulis

Lihat Foto

Wakil Ketua DPR Pramono Anung(KOMPAS.COM/Sandro Gatra)

Aktivis anti korupsi memasukan boneka koruptor ke dalam tiang pancang dan diborgol di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Pemasangan boneka koruptor tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada para koruptor, dalam rangka Hari Anti Korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuat semacam peta rawan korupsi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPR. Pada Selasa (10/9/2013) pagi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyambangi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, terkait kepentingan tersebut.

"Ya pada hari ini DPR akan bekerja sama dengan KPK untuk membuat semacam peta rawan korupsi terhadap tugas dan fungsi DPR," kata Pramono di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dia mengakui, kewenangan yang dimiliki DPR saat ini rawan korupsi. Oleh karena itulah, menurut Pramono, DPR membuka diri kepada KPK dengan bekerja sama membuat peta rawan korupsi sehingga para anggota Dewan nantinya bisa terhindar dari persoalan korupsi.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Aktivis anti korupsi memasukan boneka koruptor ke dalam tiang pancang dan diborgol di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (12/12/2012). Pemasangan boneka koruptor tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada para koruptor, dalam rangka Hari Anti Korupsi.

"Seperti kita ketahui, tugas utama DPR adalah legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Maka dalam tugas itu ada diskresi atau kewenangan yang dimiliki DPR, dan beberapa kewenangan itu rawan dengan tindak pidana korupsi. Maka, DPR membuka diri," ungkapnya.

Nantinya, lanjut Pramono, KPK akan menjelaskan mana saja titik rawan munculnya korupsi yang berkaitan dengan kewenangan DPR. Misalnya, kata Pramono, yang berkaitan dengan fungsi legislasi atau kewenangan dalam menyusun perundang-undangan.

"Tidak menutup kemungkinan beberapa hal legislasi itu mungkin bahwa rancangan undang-undang atas desakan pihak tertentu atau hal yang berkaitan dengan Badan Anggaran. Jadi dalam konteks itu kita lakukan kerja sama," katanya.

Politikus PDI-Perjuangan ini juga mengatakan, DPR adalah lembaga yang terbuka sehingga mempersilakan KPK untuk mengusut indikasi tindak pidana korupsi terkait anggota Dewan jika memang ditemukan. Hal itu termasuk jika pimpinan DPR terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

"Berbeda dengan lembaga lain yang menutup diri, kita tidak pernah menghalang-halangi KPK untuk melakukan penyelidikan atau juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota kami karena itu menjadi komitmen kami," ujar Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.