Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LKP: Lebih Seru kalau Jokowi Cawapres, Wiranto atau Prabowo Capresnya

Kompas.com - 03/09/2013, 09:59 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lembaga Klimatologi Politik (LKP) mencatat belum ada satu figur pun yang mampu menandingi keunggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden jelang Pemilu Presiden 2014, baik dari sisi popularitas, maupun dari sisi tingkat keterpilihan. Meski demikian, CEO LKP Usman Rachman mengatakan, pertarungan capres 2014 akan lebih seru dan seimbang jika Jokowi maju sebagai calon wakil presiden, bukan capres. Kenapa?

"Kalau Jokowi maju jadi cawapres bakal lebih seru karena Wiranto atau Prabowo mampu bersaing. Tapi ini hanya untuk saat ini, dinamika bergerak, bisa saja berubah," kata Usman, dalam sebuah diskusi politik, di Jakarta, Senin (2/9/2013).

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Umum Partai Hanura Wiranto

Banyak lembaga survei yang menjagokan kader PDI Perjuangan ini akan menang telak bila ikut Pemilu Presiden 2014. Survei LKP yang digelar pada pertengahan Agustus 2013 sendiri menunjukkan, nama Jokowi duduk di peringkat teratas dengan elektabilitas sebesar 19,6 persen, disusul Wiranto 18,5 persen, dan Prabowo Subianto 15,4 persen.

Untuk diketahui, meski nama Jokowi terus meroket, PDI Perjuangan belum memberi kepastian bakal mengusungnya sebagai capres atau cawapres di 2014. Sikap PDI Perjuangan dalam menentukan calon yang akan diusungnya sangat tegas, yakni sepenuhnya menjadi kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umumnya.

Secara terpisah, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, sangat yakin bahwa Jokowi akan menang dalam Pemilu Presiden 2014. Dengan catatan, Jokowi bersedia maju sebagai capres, dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan merestui pencapresannya.

Menurut Kristiadi, periode ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengusung Jokowi sebagai capres. Atas dasar itu, ia mengimbau agar Megawati mendukung kader potensialnya itu maju sebagai capres mendatang.

Kristiadi juga menyampaikan bahwa dorongan Joko Widodo untuk loncat menjadi calon presiden periode 2014-2019 akan sulit dibendung. Alasannya adalah sentimen publik kepada Jokowi semakin besar yang tampak dari hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei. Besarnya sentimen politik kepada Jokowi, kata Kristiadi, didasari karena orang nomor satu di Jakarta itu sukses membangun citra sebagai pejabat yang tak elitis.

Tak hanya itu, Kristiadi juga menuturkan bahwa masyarakat cukup puas dengan cara kerja Jokowi selama menjadi Wali Kota Surakarta, dan Gubernur DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com